Kejati Malut Hentikan Penyelidikan Kasus Rumah Ibadah di Halmahera Selatan

Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. (Rustam)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menghentikan proses penyelidikan atas dugaan korupsi pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Halmahera Selatan yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut.

Asisten lntelijen Kejati Malut, Efrianto menuturkan, penyelidikan yang dilakukan oleh bidang Intel dalam rangka pengumpulan data serta pengumpulan bahan dan keterangan beberapa waktu lalu sudah didapatkan data-data, bahkan telah disumpulkan.

Berdasrkan informasi dan laporan yang diterima Kejati, pembangunan tiga rumah ibadah di Kabupaten Halmahera Selatan itu yakni pembangunan Masjid di Desa Loleo Jaya, Marituso dan Kukupang.

“Penyeledikannya kita hentikan sementara,” ungkap Efrianto saat ditemui wartawan, Rabu (22/12) tadi.

Ia menguraikan, untuk Masjid di Desa Loleo Jaya pada anggaran tahap satu senilai 700 juta rupiah sekian. Setelah dilakukan penyelidikan dan juga ada temuan oleh Inspektorat Malut sebesar 70 juta rupiah, namun temuan pada pekerjaan tahap satu ini telah disetorkan ke kas daerah oleh pihak ketiga, termasuk juga temuan anggaran tahap dua senilai 65 juta rupiah lebih pekerjaan dan buktinya sudah didapatkan.

Pekerjaan Masjid Loleo Jaya tahap pertama senilai 700 juta lebih dan tahap dua senilai 800 juta. Total 1,5 miliar rupiah.

“Untuk pekerjan di Loleo Jaya, penganggarannya tidak sampai selesai. Ini harus menjadi catatan buat kawan-kawan,” tandasnya.

Kemudian untuk pekerjaan Masjid di Desa Marituso, anggarannya sekitar 400 juta dan sudah selesai dikerjaan oleh pihak ketiga. Sementara untuk Masjid di Kukupang sudah sekitar 93 persen pekerjaannya, tapi baru uang muka yang dibayarkan.

“Rekanan mengerjakan sudah hampir selesai, namun anggarannya baru dibayarkan 30 persen. Sudah dilakukan permintaan keterangan kepada rekanan, mereka mengaku pihak dinas belum menyelesaikan pembayarannya,” terangnya.

Menurut dia, dalam konteks ini, pekerjaan Masjid di Desa Kukupang ini tidak ada kerugian, tapi justru yang rugi adalah pihak rekanan. Sehingga alasan-alasan ini kemudian dihentikan sementara.

“Sudah sekitar 10 orang kami mintai keterangan. Dari pihak-pihak yang telah dimintai keterangan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Perkim Malut waktu itu, kami sudah menemukan kesimpulan,” tukasnya.

Sekadar diketahui, dalam temuan Komisi III DPRD Provinsi Malut beberapa waktu lalu, pekerjaan Masjid Al Mubaraq di Desa Kukupang dengan nilai kontrak 409,5 juta rupiah dikerjakan pada tahun 2019 dan realisasi pekerjaannya 50 persen.

Masjid Desa Marituso dengan nilai kontrak 418,8 juta dikerjakan pada tahun 2019 dan pencairan 100 persen serta laporan progres fisik 100 persen, namun fakta di lapangan hanya rangka bangunan 20 persen. Sementara Masjid Loleo Jaya dengan nilai kontrak tahap satu dan dua padabtahun 2018-2019 senilai 1,5 miliar. Pencairan anggaran sudah 72 persen, tetapi realisasi pekerjaan 35 persen. (gon/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.