Kejari Didesak Usut Tuntas Kasus Haornas

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate didesak untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi kegiatan Haornas.

Desakan ini disampaikan puluhan massa aksi yang tergabung dalam DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Ternate, Selasa (16/5).

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejari Ternate agar serius menangani dugaan korupsi yang terjadi pada tahun 2018 itu. Ini karena pembiayaan kegiatan yang melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai 2,5 miliar dan APBD Kota Ternate senilai 2,8 miliar diduga telah terjadi penyalahgunaan.

Koordinator aksi, Sartono Halek mengatakan, kasus dugaan tindak pidana ini tentunya telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Olehnya itu, kami mendesak Kejari Ternate segera panggil dan periksa ketua tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Kota Ternate yang saat ini sebagi orang nomor satu di Kota Ternate (Wali Kota Ternate) untuk dimintai keterangan,” desaknya.

Tidak hanya itu, massa juga mendesak Kejati Malut segera menuntaskan kasus dugaan korupsi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Ternate sebesar 25 miliiar.

Menurut Sartono, kasus Perusda yang ditangani Kejati Malut ini terkesan amburadul dan tidak ada titik terangnya.

“Kami juga mendesak KPK untuk telusuri eks kediaman yang diduga bermasalah. Permasalahan itu diduga dilakukan oleh oknum kepala dinas terkait,” tandasnya.

Aksi yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, massa tidak ditemui oleh pejabat teras yang ada di Kejari untuk hering terbuka. Massa pun kemudian membubarkan diri dengan tertib. (tox/ask)