Polda Tetapkan 4 Tersangka Pemalsuan Sertifikat Tanah di Halmahera Tengah

Konferensi pers pengungkapan kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara menetapkan empat tersangka dugaan pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.

Empat tersangka itu adalah Wengky Lukius Toga alias Wengky (58), pensiunan PNS pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halmahera Tengah. Umar Bay (72) sebagai penguasaan lahan. Yermia Inik (42) sebagai Kepala Desa Nusliko, dan Dani Isnanto Bay alias Dani (28), anak Umar Bay yang turut membantu.

Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Michael Irwan Thamsil menjelaskan, dugaan pemalsuan ini terjadi pada Agustus 2018 sampai Februari 2019 bertempat di Weda, Halmahera Tengah, yang dilakukan tersangka Umar Bay, Wengky, Yermia dan Dani dengan cara memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik.

Hal ini menyebabkan timbulnya sertifikat hak milik baru di dalam bidang tanah yang telah dilekati dengan bukti kepemilikan sah berupa SHM Nomor 03 tahun 1969 a.n. Hadijah Assagaf dan SHM Nomor 04 tahun 1969 a.n. Fariz Assagaf melalui program strategis Nasional pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018, bidang tanah tersebut terletak di Desa Nusliko Kecamatan Weda, Halmahera Tengah.

“Akibat dari perbuatan para tersangka, korban Idrus Assagaf mengalami kerugian kehilangan hak penguasaaan dan hak materi,” ujar Michael dalam kinferensi pers yang didampingi Kabag Wasidik Ditreskrimum Polda Malut, AKBP Hengky Setiawan dan Kasubdit I Kompol Arinta Fauzi di Kantor bertempat ri Ditreskrimum Polda Malut, Kamis (22/9).

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, penyidik kemudian menetapkan empat tersangka. Untuk tersangka
Wengky yang merupakan pegawai Pertanahan Halteng saat peristiwa ini terjadi masih aktif sebagai PNS. Sedangkan tersangka Umar Bay melaksanakan pidananya ini dibantu oleh anaknya Dani dan Kepala Desa
Yermia.

Apa yang dilakukan para tersangka, penyidik sudah menyita buku tanah atau warkah sebanyak 271. Namun yang disita oleh penyidik ada 65, sementara yang lain sudah beredar ke mana-mana dan sudah diperjual belikan.

“Saat ini penyidik masih fokus berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/30/II/MALUT/2022/SPKT/Polda Malut tertanggal 24 Februari 2022. Apabila ada informasi yang disampaikan tadi penyidik akan mendalami tapi saat ini penyidik masih fokus menangani apa yang dilaporkan bapak Idrus Assagaf,” katanya.

Michael meminta kepada pihak-pihak yang memiliki informasi mengenai hal ini agar disampaikan ke penyidik untuk ditindaklanjuti.

Juru bicara Polda Malut ini menguraikan, tanah ini seluas 32 hektar dengan bukti kepemilikan sah berupa SHM sementara nomor 03 tahun 1969 atas nama Hasijah Assagaf dan SMH nomor 04 tahun 1969 atas nama Fariz Assagaf yang dipecah menjadi sebanyak 271 sertifikat.

“Untuk tanah ini dijual per kapling dengan harga 15 sampai 20 juta,” tuturnya.

Ia bilang, perkara ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, dan pada Kamis 6 Oktober 2022 akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (BB) ke JPU.

“Atas perbuataanya para tersangka, mereka diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1, sub Pasal 263 junto Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHPidana.
Untuk Pasal 264 ancaman hukumannya 8 tahun, kemudian Pasal 263 ancaman 6 tahun,” pungkasnya. (gon/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.