Penggunaan Anggaran 34 Desa di Halbar Bermasalah, Temuannya Lebih 1 Miliar

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Penggunaan anggaran desa tahun 2021 di 34 desa di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, bermasalah. Ini terungkap setelah Inspektorat Halbar melakukan audit beberapa waktu lalu.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan Inspektorat Halbar pada Senin (10/10), terdapat temuan dengan 1 miliar lebih.

Kepala Inspektorat Halbar, Martinus Djawa kepada Nuansa Media Grup (NMG) mengatakan, penyeranhan LHP untuk 34 Desa yang berada di Kecamatan Jailolo sudah diserahkan kepada masing-masing kepala desa.

“Jadi LHP 34 desa itu secara keseluruhan terdapat jumlah temuan pengelolan anggaran desa tahun 2021 sebesar Rp 1 miliar lebih,” ungkap Martinus, Selasa (11/10) tadi.

Martinus menjekasjan, dalam temuan itu secara materi yang disampaikan dari hasil pemeriksaan tim auditor Inspektorat Halbar terhadap pengelolaan anggaran desa itu sudah sangat lengkap dalam materi LHP. Sehingga dalam rekapitulasi temuan untuk 34 desa yang ada di Jailolo telah terdapat kerugian negara sebesar 1 miliar lebih.

“Ada desa yang tidak ada temuan, ada yang hanya terdapat temuan 3 juta sampai 10 juta.  Jadi tindaklanjut temuan itu diberikan waktu pengembalian selam 60 hari. Kami persilahkan kepada desa yang menajdi temuan agar diselesaikan secepatnya, karena ini penting,” ucapnya.

Ia menegaskan kepada pejabat kepala desa yang baru agar membangun  koordinasi ke pejabat kades yang lama untuk dapat menyselesaikan temuan tersebut.

“Dosa-dosa Kades yang ada di LHP itu silahkan ditindaklanjuti oleh pejabat Kades yang baru. Kami harap ke teman-teman Kades, setelah menerima LHP ini agar dapat mempelajari dan berkoordinasi dengan pejabat Kades lama untuk diselesaikan,” harapnya.

Lanjut dia, jika selama 60 hari waktu ketentuan yang sudah diberikan, namun belum ada tindaklanjut dari yang bersangkutan, maka pihak Inspektorat akan merekomendasikan ke DPMD maupun pihak penegak hukum.

”Sekali lagi kami sangat berharap kepada kepala desa agar pengelolaan anggran pada tahun selanjutnya tidak ada lagi temuan. Saya mengajak kepada Kades untuk selalu menjalin komunikasi dengan Inspektorat, sehingga kepala desa dapat bekerja sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur,” harapnya. (uum/ask)