DPRD Kritisi Program Ternate Andalan yang Tak Kunjung Tuntas

PENAMALUT.COM, TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, mengkritisi sejumlah program Ternate Andalan yang tak kunjung tuntas dikerjakan Pemkot Ternate.

Sejumlah program yang dimaksud adalah penanganan sampah, pelayanan air bersih dan infrastruktur yang tak kunjung rampung.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Baharudin, mengatakan terkait pelayanan air bersih yang kerap dikeluhkan warga, hanyalah persoalan pelayanan yang tidak maksimal.

“Misalnya sehari jalan, dua hari kemudian tidak berjalan, terutama warga di daerah ketinggian. Hal ini tentunya tidak adil,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (3/1).

Menurutnya, Pemkot Ternate mestinya harus memiliki perencanaan terkait tata kelola pengelolaan air terutama pompa air. Ini mengingat dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, tentunya harus ada penambahan pompa sesuai kebutuhan terutama daerah ketinggian.

Selain itu, Politisi Demokrat ini mengaku, salah satu problem yang paling penting yakni terkait cadangan air tanah yang sampai saat ini Pemkot belum mampu mencari solusinya. Bahkan selama ini, pasokan air bersih hanya berharap di Ake Gaale, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara.

“Jadi soal cadangan air tanah ini penting untuk dicairkan solusinya. Kita belajar dari pengalaman tahun 2015 kemarin, saat terjadi krisis air di wilayah utara. Padahal terkait dengan cadangan air tanah ini, kami pernah usulkan untuk dilakukan survei potensi air tanah pada titik lain yang ada di Kota Ternate ini, sehingga mampu menyuplai cadangan air suatu saat nanti apabila Ake Gaale debitnya menurun karena musim kemarau,” katanya.

“Sedangkan Danau Ngade debitnya kecil. Ini karena danau tersebut bukan air tanah, melainkan air permukaan. Jika batas permukaan air digunakan, batas maksimal tidak bisa disedot lagi. Kalaupun gunakan teknologi tentunya juga tidak menjamin. Kita harus punya terobosan untuk mencari solusi selain Ake Ngade dan Ake Gaale,” sambungnya.

Tak hanya itu, terkait pengelolan sampah, memang sudah ada solusi pada 2022 lalu oleh Pemkot dengan pengadaan armada sampah kendaraan roda tiga di setiap kelurahan. Tetapi ini tentunya belum mampu menjawab penyelesaian pengelolaan sampah yang ada.

Bahkan yang menjadi problem dasar adalah ketika operasional sampah (viar) ada ketika satu kecamatan tidak ada satu depo. Di mana depo ini juga hanya transit. Sampah yang diangkut dengan viar di setiap lingkungan jika tertumpuk berhari-hari dan tidak bisa diangkut tepat waktu oleh mobil truk sampah, maka sama seperti sebelum-sebelumnya.

“Pertanyaannya, mana yang lebih efektif selain menambah armada sampah (kaisar) atau perlu penambahan armada truk sampah yang saat ini usianya rata- rata sudah 10 sampai 15 tahun?” Kalau setiap tahun ada pengadaan dalam jangka waktu 5 tahun, kita bisa punya 5 sampai 10 unit,” tuturnya.

Selain itu, paradigma soal pengelolaan sampah tersebut, tentu perlu dibenahi. Dengan kata lain, tidak semua sampah harus diangkut oleh kaisar atau mobil sampah. Namun, sosialisasi untuk pemulihan sampah di rumah tangga. Hal itu masing-masing perlu adanya sarana dan prasarana seperti di Kota Bandung yang dibuang ke TPA hanya sisanya. Sehingga sampah juga tidak terlalu menumpuk di trans depo.

Atas dasar itu, Junaidi menyarankan, agar butuh pendampingan. Kemudian kolaborasi semua OPD, bukan hanya DLH. Sehingga Kota Ternate dengan luas wilayah kecil ini bisa melakukan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Karena tidak semua sampah di buang ke TPA.

Selain pelayanan air bersih dan pengelolaan sampah, lanjut Junaidi, soal pembangunan infrastruktur berupa penataan drainase serta penataan jalan, tentu perlu adanya perhatian serius, karena program di 2022 hingga kini belum rampung.

“Penataan drainase dan penataan jalan ini juga salah satu program yang saat ini belum terlalu maksimal, terutama penataan drainase untuk mencegah banjir di sejumlah titik di Kota Ternate,” tutupnya. (udi/tan)