Soal Tunggakan TPP Nakes, Ketua PDIP Malut: Sekda Jangan Cuci Tangan

PENAMALUT.COM, TERNATE – Menyikapi polemik tambahan penghasilan pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD Chasan Boesorie yang belum dibayar 15 bulan, Fraksi PDIP di DPRD Maluku Utara menggelar rapat.

Rapat yang dipimpin Ketua PDIP Malut, Muhammad Sinen, itu berlangsung di Sekretariat PDIP Malut di Kota Ternate, Selasa (24/1).

Ditemui usai rapat tersebut, Muhammad Sinen menyampaikan bahwa selaku partai pengusung, PDIP Malut meminta kepada Gubernur Abdul Gani Kasuba agar segera mengevaluasi Sekretaris Daerah Samsudin A. Kadir dan Direktur RSUD CB.

Menurut dia, polemik TTP Nakes RSUD CB 15 ini merupakan tanggung jawab Direktur RSUD dan juga Sekretaris Saerah selaku Ketua Dewan Pengawas (Dewas)

“Saya sebagai Ketua DPD PDIP Perjuangan dan juga sebagai partai yang mengusung AGK-YA, melihat kisruh yang terjadi di Nakes ini adalah kesalahan Direktur RSUD. Jadi sebagai partai pengusung, saya meminta kepada Gubernur Malut harus evaluasi Direktur dan Sekda sebagai dewan pengawas. Jangan plintir isu dan digiring kemudian abaikan hak-hak Nakes,” ujarnya

Wakil Wali Kota Tidore ini menyebut persoalan Nakes bukan perkara mudah, karena ini menyangkut dengan pelayanan dasar. Di satu sisi, ia juga mempertanyakan siapa yang paling bertanggung jawab hingga TPP 15 bulan itu tidak dibayar.

“Ini juga harus diperjelas, jangan sampai terkesan Sekda mencuci tangan. Persoalan kesehatan ini pelayanan dasar yang diperintahkan oleh undang-undang, dan itu tidak boleh diabaikan,” katanya.

Ia mendapat informasi setelah rapat fraksi, ternyata ada pendapatan RSUD, bahkan sampai surplus. Ini berarti anggarannya ada lebih di situ, sehingga tidak boleh dibebankan kepada APBD.

“Pertanyaan saya, anggaran itu ada di mana sampai hak-hak Nakes ini tidak pernah dibayar selama 15 bulan. Kemudian dewan pengawas ada di mana? Kalau Plt. Direktur tidak membuat kesalahan, sebelumnya pejabat itu siapa? Ini harus bertanggung jawab. Saya minta jangan cuci tanganlah. Ini hak Nakes yang harus dibayar pemerintah,” tandasnya.

“Saya setuju Nakes itu harus diprioritaskan, karena mereka adalah urat nadi daerah ni. Jangan Sekda lepas tangan. Jangan kemudian Dirut itu berdiam diri. Hari ini saya bicara, karena tidak mau Gubernur di bawa-bawa akibat ketidakberesan Direktur maupun Sekda sebagai Dewan Pengawas tidak pernah melaksanakan tugas yang baik terhadap RSUD ini,” sambungnya menegaskan. (ano/ask)