Lima Proyek SMI Bermasalah, BPK Temukan Kekurangan Volume dan Tidak Sesuai Spesifikasi

Proyek pekerjaan jalan ruas Payahe-Dehepodo yang ditemukan bermasalah merupakan salah satu proyek pembiayaan SMI

PENAMALUT.COM, TERNATE – Lima Proyek fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara bermasalah. Proyek yang dibiayai melalui pinjaman PT. SMI itu ditemukan kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi.

Temuan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Malut.

Kelima paket pekerjaan itu yakni ruas jalan dan jembatan Saketa-Dehepodo dengan nilai kontrak Rp 51.900.000.000, terdapat kekurangan volume Rp 186.092.050,96 dan tidak sesuai spesifikasi Rp 7.137.866.190,36 serta denda keterlambatan Rp 6.865.228.363,64.

Ruas jalan Tolabit-Toliwang-Kao (Hotmix) dengan nilai kontrak Rp 22.100.000.000, terdapat denda keterlambatan Rp 6.841.557.627,27 dan kekurangan volume Rp 219.649.480,74 serta tidak sesuai spesifikasi Rp 11.994.711.164,46

Pembangunan jembatan Kali Oba II (lanjutan) dengan nilai kontrak Rp 25.000.000.000. Terdapat denda keterlambatan Rp 7.728.552.137,27 dan kekurangan volume  Rp 555.546.927,16

Ruas jalan Bahar Andili (segmen Sofifi-Akekolano) dengan nilai kontrak Rp 15.000.000.000, denda keterlambatan Rp 4.624.301.323,64, kekurangan volume Rp 455.890.447.71 dan tidak sesuai spesifikasi Rp 2.423.015.615.03.

Peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan ruas Waiina-Malibufa dengan nilai kontrak Rp 29.572.000.000,00, terdapat denda keterlambatan Rp 7.422.290.639,09 dan tidak sesuai spesifikasi Rp 486.332.295,73.

Sementara dua pekerjaan lainnya hanya dilakukan denda, yakni pekerjaan ruas jalan Payahe-Dehepodo (Hotmix) dengan nilai kontrak Rp 46.700.000.000, dan didenda keterlambatan Rp 21.302.525.328,18.

Kemudian pekerjaan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi dengan nilai kontrak Rp 67.545.000.000 dan denda keterlambatan Rp 20.428.896.804,54.

Atas temuan tersebut, BPK juga merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK masing-masing pekerjaan untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 23.459.104.172,17 pada pembayaran SP2D berikutnya atau menagihkan kepada penyedia jika pekerjaan tidak dilanjutkan.

Tak hanya itu, PPK juga diminta untuk memungut denda keterlambatan kerja sebesar Rp 94.371.523.167,27 untuk disetor ke kas daerah. (ano/ask)

Respon (15)

  1. Ping-balik: บาคาร่า
  2. Ping-balik: ruay
  3. Together with almost everything that appears to be developing throughout this particular area, many of your points of view happen to be fairly stimulating. On the other hand, I appologize, but I can not give credence to your whole idea, all be it radical none the less. It appears to everybody that your remarks are not entirely justified and in fact you are generally yourself not even entirely convinced of the assertion. In any event I did take pleasure in reading through it.

  4. Ping-balik: review
  5. Ping-balik: bonanza178
  6. Ping-balik: oregon mushroom law
  7. Ping-balik: Kardinal Stick
  8. Ping-balik: here
  9. You can certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

  10. I cling on to listening to the reports talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

  11. Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I’ve found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you sure in regards to the supply?

Komentar ditutup.