PENAMALUT.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2024 yang berlangsung di gedung DPRD Malut, Jumat (4/8).
Dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2024 tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan menurun dari tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2023, APBD Pemprov Malut Rp 3,9 triliun lebih, kini pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 3,748 lebih. Sementara belanja dirancang sebesar Rp 3,755
.
Itu artinya, terdapat devisit sebesar Rp 7 miliar pada APBD Pemprov Malut di tahun 2024.
Wakil Gubernur Malut, M. Al Yasin Ali dalam penyampaian pidato Gubernur menyampaikan, proyeksi indikator makro pembangunan Provinsi Malut tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) ditargetkan pada angka 70,11. Sedangkan tingkat
kemiskinan ditargetkan sebesar 6,19 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,96 persen.
Untuk laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 15,00 persen.
Selain itu, pendapatan perkapita ditargetkan sebesar 33,10 juta rupiah, dan indeks rasio dini ditargetkan pada angka 0,278. Sedangkan laju inflasi tahunan diperkirakan 2,25 persen.
Kondisi umum pembiayaan daerah tahun 2024 terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan daerah berupa SiLPA tahun sebelumnya sebesar 10 miliar. Sedangkan
pengeluaran pembiayaan sebesar 3 miliar, dan pembiayaan Netto sebesar 7 Miliar, serta SiLPA tahun berkenan sebesar
Nol.
“Target pendapatan dan belanja daerah tersebut dirancang dengan memperhatikan kondisi keuangan negara
dan kemampuan keuangan daerah yang diarahkan untuk membiayai program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk tindaklanjut dari upaya mewujudkan visi Maluku Utara Sejahtera,” ucap M. Al Yasin. (ano/ask)
