Inspektorat Malut Dinilai Lalai Terhadap Piutang TGR 44 Miliar, Plt Gubernur Diminta Bertindak

Direktur YLBH Malut, M. Bahtiar Husni.

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Inspektorat Provinsi Maluku Utara dinilai lalai terhadap penyelesaian piutang tuntutan atau tagihan ganti rugi (TGR) senilai Rp 44.162.593.203,48 yang sudah jatuh tempo atau melewati jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kinerja Inpektorat Malut di bawah pimpinan Nirwan M.T Ali pun mendapat sorotan tajam dari praktisi hukum, Bahtiar Husni. Dia bahkan menaruh kecurigaan bahwa ini adalah suatu bentuk pengabaian.

”Kenapa inspektorat tidak menindaklanjuti itu. Apa mungkin ada indikasi yang lain, sehingga dengan sengaja tidak melakukan tagihan TGR. Jangan sampai ini ada permainan kongkalikong juga kemudian didiamkan begitu saja,” ujarnya kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (28/12).

Direktur YLBH Malut ini berharap dengan adanya Plt Gubernur M Al Yasin Ali agar mengvaluasi kinerja inspektorat.

”Saya berharap Ini menjadi perhatian Plt Gubernur untuk melakukan evaluasi kepada inspektorat. Karena kenapa, apapun itu daerah dirugikan akibat hal ini,” tandasnya.

Apalagi menurut dia, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2022 Nomor: 22.A/LHP/XIX.TER/05/2023 tertanggal 19 Mei 2023, terdapat dokumen pencatatan saldo piutang TGR daerah dan dokumen pendukung lainnya diketahui bahwa dari 112 SKTJM senilai Rp 44.870.081.508,59 yang digunakan sebagai dasar pencatatan, terdapat SKTJM senilai Rp 42.621.383.618,15 yang tidak dilengkapi jaminan.

Dengan tidak dilengkapinya jaminan, maka SKTJM yang telah diterbitkan tidak dapat menjamin pengembalian atas kerugian daerah jika di akhir periode tidak dilunasi.

”Hal ini tentu menjadi sebuah kelalaian dari Inspektorat. Makanya Plt Gubernur harus bertindak,” pintanya. (ano/ask)