Deprov Maluku Utara Bakal Panggil Dikbud Bicarakan Masalah DAK

Malik Silia

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk membicarakan masalah dana alokasi khusus (DAK) yang saat sementara ini dihentikan.

DPDR akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dikbud untuk memberikan saran, masukan, serta pertimbangan terkait pengelolaan DAK SMA/SMK dan SLB 2024 senilai Rp 179 miliar.

Sekretaris Komisi IV DPRD, Malik Silia, mengatakan pihaknya secepatnya mengundang Dikbud untuk membicarakan hal ini.

“Secepatnya kami panggil Dikbud untuk memberikan saran dan masukan masalah DAK itu. RDP lah kita,” katanya saat ditemui wartawan, Senin (3/6).

Malik enggan menanggapi evaluasi yang dilakukan Dikbud terhadap pelaksanaan DAK yang kemudian dihentikan pekerjaannya. Menurutnya, terkait teknis semua merupakan kewenangan dinas.

“Saya rasa beda pimpinan beda racikan. Yang mau saya tekankan adalah siapapun kepala dinasnya sekarang, saya minta ditata sistemnya,” pungkasnya.

Sebelumnya melalui Kepala Dikbud Malut Imran Yakub menyatakan telah menghentikan proyek DAK yang telah dijalankan oleh Kepala Dikbud sebelumnya, Salmin Janidi. Ini karena Imran menilai pelaksanaan DAK semasa Salmin itu berisiko hukum. (ano/ask)