PENAMALUT.COM, TERNATE – Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, mengaku kaget mendengar adanya dokumen pembangunan pangkalan ojek oleh Pemerintah Kota Ternate yang tertera di sistem LPSE.
Pasalnya, dalam dokumen RAPBD tahun 2024 yang disampaikan Pemkot ke DPRD tidak tercantum pembangunan sarana tersebut.
“Kami merasa kaget karena ada dinamika yang muncul akan adanya pembangunan pangkalan ojek. Kemarin langsung menyuruh teman-teman sekretariat untuk cek lampiran RAPBD, ada tidak nomenklatur itu. Kalau lampiran kita di DPRD itu tidak ketemu, mungkin ada di rancangan kegiatan anggaran (RKA) SKPD PUPR, tapi penjelasan pihak pemerintah muncul di RKA. Sehingga kami minta untuk disampaikan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (6/9).
Menurutnya, pada poin ini DPRD tidak mengiyakan atau menolak. Namun DPRD memberikan pertimbangan apabila tak muncul di dokumen, jangan dipaksakan bangun.
“Kalau pemerintah yakin tidak masalah silahkan. Misalnya ada dokumen dan pemerintah bisa mempertanggungjawabkan konsistensi dokumen dari RKPD KUA-PPAS sampai RAPBD dan lampiran lainnya, maka dipersilahkan,” tandasnya.
“Permasalahan ini pembahasannya sangat panjang. Sehingga DPRD kembali pada pemerintah. Jika pemerintah menganggap ada dokumen, maka silahkan jalan. Nanti dokumentasi ditanggung pemerintah. DPRD tidak dalam posisi segera,” sambungnya.
Muhajirin bilang, mestinya secara keseluruhan dokumen harus diberikan ke DPRD. Dirinya mempertanyakan kenapa dokumen itu tidak disampaikan.
“Kadang-kadang siklus anggaran perubahan mulai awal Agustus disampaikan KUA-PPAS, kalau terlambat mungkin dokumen lain tak dilampirkan. DPRD butuh waktu lama untuk melihat konsistensi dokumen antara RKPD, KUA-PPAS hingga RAPBD. Itu juga tidak ditemukan, nanti lampiran rincian lainnya dan pemerintah diminta perjelas,” pungkasnya. (udi/ask)
