Pernyataan Polda Malut Dibantah

  • Bagikan
Harly Setiawan. (Foto: Istimewa).

PENA – Kuasa hukum dari Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Maluku Utara (Malut) membantah status hukum kliennya yakni Gafarudin sebagai tersangka.

Gafarudin dilaporkan oleh Halvenus Tonengan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Malut terkait kasus menggunakan Surat Palsu dan Memasuki Pekarangan Rumah.

“Status terlapor sejauh ini masih sebagai saksi bukan sebagai tersangka,” kata Harly Setiawan, Kamis (27/8).

Harly yang merupakan kuasa hukum Gafarudin itu menuturkan, sampai saat ini Gafarudin baru diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut, bukan sebagai tersangka sebagaimana diberitakan dalam beberapa media.

Ia menjelaskan, dalam Pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP karena ancaman pidana terhadap pasal 263 ayat 2 ancaman pidana lebih dari 3 tahun, maka daluarsa terhadap penuntutan adalah sesudah 12 tahun. Setelah 12 tahun, wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana tanpa peduli alat negara manakah yang melakukannya. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku maka kadaluarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai, ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu kadaluarsa berada dalam stadium, bahwa alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya.

“Merujuk pada Pasal 79 KUHP tenggang daluarsa dimulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali hal-hal yang diatur lain misalnya, pemalsuan mata uang dan lain-lain,” katanya.

Menurutnya, dalam doktrin Hukum pidana Valsheid (pemalsuan) dibagi menjadi 2 yakni yang membuat dan yang menggunakan, untuk menentukan kadaluarsanya merujuk pada MvP yakni kalau yang membuat dokumen palsu tersebut kadaluarsanya terhitung saat kapan dokumen itu dibuat dan menggunakan dihitung saat dokumen tersebut digunakan.

Harly menuturkan, dari doktrin akademik tersebut secara jelas bahwa perkara yang dilaporkan kepada Gafarudin haruslah sudah daluwarsa sebagaimana merujuk pada Pasal 78 KUHP dan unsur-unsur pada Pasal 263 ayat 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility artinya orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti harus dipidana.

“Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya,” paparnya.

Definisi diatas, lanjut Harly, ketika seseorang melakukan tindak pidana setidaknya dia mempunyai A Criminal Act atau perbuatan yang dilarang yang sering disebut sebagai actus reus, dan a criminal intent atau sikap/maksud /batin jahat yang sering kita sebut mens rea.

Dalam kasus Gafaruddin, surat yang didapatinya adalah berasal dari Alm Ahmad Hi Puha, yang dipakainya sebagai bukti kalau lah Halvenus sudah menerima uang tersebut dan harusnya tindakan ini tidak bisa menjadikan Gafarudin bersalah, sebagaimana asas Actus non facit reum nisi mens sit rea yakni suatu perbuatan tak dapat menjadikan seorang bersalah bila mana maksudnya tak bersalah. Dan pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya Gafarudin melakukan tindak pidana.

“Sekarang dimana letak tindak pidana yang dilakukan oleh Gafaruddin,” ujar Harly mempertanyakan.

Baginya, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan karena dia telah melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan UU yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, tetapi juga pada saat perbuatan itu dilakukan pelakunya harus memiliki mens rea.

“Sekarang kasus Gafarudin kami telah membawa ke jalur perdata dan sudah memasuki agenda sidang pembuktian, sebulan lagi baru bisa mengetahui putusan pengadilan seperti apa,” tandasnya. (*).

banner 680x680 banner 1280x473
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!