Pembangunan Kantor Pelabuhan Hiri Dianggap Sembrono

PENA – Pembangunan kantor pelabuhan kecamatan Pulau Hiri di kelurahan Sulamadaha, Ternate Barat, Kota Ternate, menuai kritik dari pemuda Pulau Hiri.

Koordinator Pemuda Pulau Hiri, Wawan Ilyas mengatakan, proyek pembangunan kantor di area pelabuhan terkesan dikerjakan asal-asalan.

“Kami lihat di lapangan, pembangunan bertolak belakang dengan rencana umum pengadaan (RUP). Karena di situ dijelaskan membangun baru, bukan renovasi,” terang Wawan saat bertandang ke Kantor Dishub Kota Ternate, Senin (16/11).

Hal senada disampaikan Zulkifli Tomahir, pemuda Pulau Hiri lainnya yang hadir dalam pertemuan bersama Dishub Ternate, mempertanyakan seperti apa isi dalam dokumen perencanaan tersebut.

“Karena saya lihat perencanaan dan realisasi bertentangan,” tandasnya.

Dirinya mengaku khawatir, jangan sampai pihak Dishub salah upload dokumen RUP tersebut. “Karena saya lihat ada kekeliruan di lapangan. Masa di nomenklaturnya membangun baru, tapi realisasi di lapangan renovasi,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dishub Kota Ternate, Rizal, mengaku sudah mengupload seluruh item proyek RUP jauh sebelum pembangunan dimulai.

“Tapi waktu itu asumsi kami untuk lahan tidak masalah. Jadi kita bikin yang sebelah kamari di sini (arah barat). Tapi dalam perkembangannya, pemilik lahan tidak mau menjual lahannya,” katanya.

Selain itu, Rizal mengatakan skema perencanaan pembangunan sudah ada. “Tapi datanya di laptop saya. Saya lupa bawa (ke kantor). Nanti di rumah filenya saya kirim,” kata Rizal, sembari meminta nomor kontak Zulkifli.

Kendati demikian, Rizal menegaskan bahwa tanggung jawab Dishub hanya dermaga, serta fasilitas berupa kantor pelabuhan dan ruang tunggu. Sedangkan breakwater dan floating berada dibawah tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Ternate.

Menanggapi hal itu, Kifen – sapaan akrab – Zulkifli Tomahir menjelaskan, terkait proyek di area pelabuhan hanya tiga item, yaitu pelabuhan, kantor dan ruang tunggu. Sedangkan pada perencanaan dalam APBD-Perubahan adalah pembangunan breakwater. “Itu di tahun 2021,” katanya.

Seharusnya, menurut Kifen, dokumen perencanaan ikut dilampirkan pada eksisting. “Harus ada penjelasan secara detail di sini,” tandasnya.

Menurut Kifen, Kepala Dishub Kota Ternate Faruk Albar, sangat sulit diajak berkomunikasi terkait persoalan ini. “Torang (kami) telepon, tanya lewat WhatsApp, tidak pernah dia respon. Ini kacau sekali,” sesalnya.

Kifen pun memberikan saran. Seperti dalam perencanaan pembangunan floating. “Karena kondisi talud seperti yang dibangun di area pelabuhan itu, pertanyaannya, Dishub mau bangun jembatan di mana,” tanya Kiven.

Terkait talud untuk ukuran dari kedalaman hingga di atas permukaan laut, kata dia, kurang lebih 4 meter. “Ukuran ini batas maksimal dengan air pasang. Kalau ke selatan 2 meter dan air laut surut 2 meter, pasti kering,” paparnya.

Menurut dia, floating harus diturunkan. Sedangkan volume timbunan dialihkan ke breakwater. “Nanti saat pasang surut, bisa terbagi dua. Kalau air laut naik 1 meter, surutnya 1 meter, berarti di sini bisa ditaktisi dengan tangga untuk penumpang naik-turun. Karena di layout ini hanya tampak di atas (areal darat) saja,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, lagi-lagi Rizal tetap berpatokan pada Dinas PU. “(Proyek) floating itu ada di PU, termasuk talud. Kalau kami di Dishub itu kantor, ruang tunggu serta jembatan dan panjangnya hingga keluar dari mulut teluk itu sekira 80 meter,” jelasnya.

Namun dari hasil pertemuan itu, Koordinator Pemuda Pulau Hiri dan beberapa anggota lainnya, bersepakat untuk sementara proses pembanguan di areal dermaga Pulau Hiri dihentikan, sembari menunggu gambaran perencanaan yang detail.

Sekadar diketahui, dalam program pembangunan dermaga Sulamadaha untuk akses masyarakat dari Pulau Hiri ke Kota Ternate, menelan anggaran sebesar Rp1.670 miliar.

Sedangkan pembangunan ruang tunggu Rp700 juta, kantor pelabuhan Rp200 juta, dan tempat parkiran Rp100 juta. Totalnya mencapai Rp2.670 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Sketza Enginerring.(*)