Pemkot Tikep Terkendala Penerbitan 421 Sertifikat Aset

0
Kadis Perkimtan Kota Tikep, Muslihin. (Istimewa)

PENA – Upaya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menerbitkan sertifikat terhadap 421 bidang tanah aset menemui jalan panjang. Pasalnya, sebagian besar lahan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tikep, Muslihin mengatakan, Pemkot kesulitan melakukan pengurusan penerbitan sertifikat aset berupa lahan tersebut jika belum dialihfungsikan dari HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Ia mengakui masih banyak aset yang rencana diterbitkan sertifikatnya, namun aset tersebut masuk dalam HPK. “Seperti Kantor Lurah Tuguwaji, Kantor Lurah Folarora, Kantor Lurah Kalaodi dan beberapa kantor lurah lainnya. Termasuk juga perumahan dinas serta sekolah yang juga masuk dalam kawasan HPK,” akunya saat dikonfirmasi, Jumat (8/1).

Menurutnya, pihaknya sedang mencari solusi agar beberapa lahan itu dialihfungsikan dari HPK ke APL. Jika tidak, maka upaya penyelamatan aset yang belum bersertifikat itu akan menemui jalan buntu. Sebab, kantor Pertanahan tidak akan menerbitkan sertifikat, jika aset-aset tersebut masih masuk dalam HPK. “Karena dalam aturan mengharuskan seperti itu. Harus dialihfungsikan dulu, baru bisa terbitkan sertifikat. Karena nantinya bermasalah,” ujarnya.

Muslihin bilang, proses alih fungsi lahan ini bukan perkara mudah. Harud butuh waktu lama, karena harus melalui pengurusan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan untuk mendatangkan tim dari kementerian, Pemkot harus menyediakan anggaran agar tim dari kementerian bisa melakukan survei serta menilai kelayakan untuk dialihfungsikan. “Lagi-lagi kita terbentur dengan anggaran. Di induk 2021 juga tidak ada. Seharusnya ini tugasnya Bappeda dan PUPR untuk mendorong anggaran itu, karena ini sangat penting,” tukasnya.

Demi mengejar target yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar setiap tahun harus ada 100 bidang lahan atau aset yang disertifikatkan, maka Pemkot lebih memprioritaskan mendorong aset yang tidak masuk dalam HPK terlebih dahulu untuk diterbitkan sertifikatnya. Total aset Pemkot saat ini berjumlah 807 bidang aset, dimana yang sudah memiliki sertifikat baru 386. Sementara 421 lainnya masih dalam proses penerbitan. “Kita upayakan yang masuk HPK juga harus secepatnya untuk dialihfungsikan, agar bisa cepat diterbitkan sertifikatnya,” tandasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here