Bandara Pitu Morotai Diusulkan Jadi Bandara Transit Kawasan Pasifik

PENA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan Bandara Pitu di Kabupaten Pulau Morotai sebagai bandara transit kawasan Pasifik. Ini untuk mendukung program pariwisata di Kepulauan Morotai, terutama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Malut, Armin Zakaria mengatakan bahwa Morotai sangat terkenal dengan pariwisatanya. Bahkan pemerintah menggelontorkan miliaran rupiah untuk membangun sarana fasilitas pariwisata. Sayangnya, kunjungan wisatawan asing maupun lokal di Morotai sangat minim.

“Kalau kita lihat data statistik, wisatawan yang berkunjung ke sana (Morotai, red) sangat sedikit. Salah satu faktor penyebabnya adalah transportasi menuju ke sana,” kata Armin saat ditemui, Senin (8/2).

Untuk itu, lanjut dia, Pemprov Malut berkeinginan agar Bandara Pitu dijadikan sebagai bandara transit di kawasan pasifik. “Misalkan itu dari China, Jepang, Philipina, Korea maupun Asia Selatan itu transit di Morotai sebelum ke Bali maupun Raja Ampat dan sebagainya,” tukasnya.

Selama ini, kata dia, wisatawan mancanegara dari negara tersebut apabila ke Bali, Raja Ampat, maupun ke Morotai harus transit di Jakarta. Padahal, negara-negara tersebut lebih dekat dengan Morotai. Apabila Morotai sudah memiliki bandara transit, maka dengan sendirinya akan mendatangkan wisatawan. Dengan begitu, geliat ekonomi bisa berkembang.

Ia bilang, pihaknya mengupayakan membuat kajian penyiapan kebutuhan menuju bandara transit. Pihaknya akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan kajian. Setelah dilakukan kajian, hasilnya akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan. “Barulah kementerian menilai dan akan menentukan rute-rute mana saja. Sebelum itu kita juga harus siapkan infrastruktur seperti BBM dan sebagainya,” jelasnya.

Menurutnya, Bandara Pitu ini dari sisi kelayakan sudah dikatakan layak. Hanya saja saran infrastruktur penunjang bandara transit, harus dilengkapi. “Bagaimana kita membelokan pesawat yang tujuannya ke Australia, Islandia Baru, Papua Nugini, Raja Ampat, Bali dan sebagainya, maka kita harus lengkapi fasilitasnya,” tandasnya.

Terkait kapan dilakukan kajian teknisnya, mantan Karo Humas Pemprov Malut ini berujar akan dilakukan pada tahun 2022. Pihaknya juga mengingatkan Pemda Morotai untuk proaktif terhadap hal ini. (ask)