Kejati Tetapkan 4 Tersangka Kasus Kapal Nautika, Satu Diantaranya Mantan Pejabat

  • Bagikan
Konferensi pers kasus kapal nautika yang dilakukan Kejati Malut. (Nda/penamalut)

PENA – Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal nautika dan pengadaan alat simulator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara tahun 2019 akhirnya terungkap sudah. Ini setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut menetapkan empat tersangka atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara 7,8 miliar tersebut.

Empat tersangka itu adalah, IY, ZH, RZ dan IR. Informasi yang diterima, IY merupakan mantan Kepala Dinas Dikbud yang menjabat saat itu. ZH merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RZ selaku Pokja, dan IR adalah Direktur PT. Tamalanrea Karsatama yang merupakan rekanan yang menangani pengadaan alat simulator.

Kepala Kejati Malut, Erryl Prima Putera Agoes menyampaikan bahwa bahwa kasus yang menyeret empat tersangka ini untuk pengadaan kapal yang diperuntukan untuk SMK Swasta di Kabupaten Halmahera Timur, juga pengadaan alat simulator sektor Kelautan dan perikanan di SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 1 Halmahera Barat, dan SMK Negeri 2 Sanana.

“Hari ini kita telah menetapkan tersangkanya. Saya sudah mengeluarkan surat penetapan tersangka,” jelas Kajati Malut dalam konferensi pers yang didampingi Aspidsus dan Kasi Penkum, Rabu (10/2) tadu.

Menurutnya, proses ini terus berlanjut dan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah. “Semua kasus akan di tuntaskan. Tuntas bisa berhenti dan bisa naik. Kalau sudah ada dua alat bukti, maka kasusnya akan naik,” ujarnya.

Sementara Aspidsus Kejati Malut, Muh. Irwan Datuiding menambahkan bahwa tim penyelidik telah menemukan dua alat bukti yang sah, sehingga sudah bisa menetapkan tersangkanya. Pihaknya melalui proses ekspos di depan Kajati, Wakajati dan para Asiten, kemudian menetapkan tersangka terhadap empat orang tersebut.

Irwan bilang, jika perkembangan penyidikan nanti ada hal-hal yang menunjukan atau mengarah pada seseorang pada saat persidangan, maka tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan tersangka. “Untuk sementara kita belum bisa sampaikan secara detail, yang pasti ada empat orang tersangka,” terangnya.

Sementara untuk kerugian keuangan negara, kata dia, masih dalam proses oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun pihaknya juga punya perhitungan sendiri yang diakui dan dijadikan dasar melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam surat Jaksa Agung terbaru.

Di mana surat tersebut intinya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi, tidak perlu menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang sedang dilakukan oleh BPK maupun BPKP. “Namun yang pasti kita punya dua alat bukti yang sah,” tandasnya.

Atas perbuatannya, empat tersangka diancam pidana dalam pasal 2 UU 31 tahun 1999 junto UU Nomor 20 tahun 2021 pasal 3 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sekadar diketahui, proyek pengadaan kapal nautika di Dikbud Malut tahun 2019 itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 7,8 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Tamalanrea Karsatama. Selain kapal, PT. Tamalanrea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga SMK, yakni SMK Negeri 1 Halmahera Selatan, SMK Negeri 2 Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula, dan SMK Negeri 1 Halmahera Barat. (nda)

banner 680x680 banner 1280x473
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!