Aplikasi SIPD Menghambat, Pemprov Malut Bakal Surati Mendagri Agar Pakai SIMDA

PENA – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) pada tahun 2021 ini dari aplikasi yang digunakan sebelumnya, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Aplikasi SIPD ini dirasa cukup menghambat dalam proses pencairan anggaran di pemerintah daerah. Pasalnya, aplikasi tersebut terinput langsung dengan sistem di pusat. Hal ini sering terkendala dalam setiap proses penginputan.

Akibatnya, proses pengusulan hingga pencairan anggaran di pemerintah daerah tertunda. Kendala ini tidak hanya dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara saja, namun hampir semua daerah di Indonesia.

Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Malut menyurat ke Kemendagri untuk menggunakan sistem lama, yakni SIMDA. Sebab aplikasi SIMDA ini sistemnya mudah dan dipastikan proses pencairan akan berjalan normal.

“Masalah ini hampir terjadi di semua daerah, termasuk Malut. Akibatnya, rencana pembayaran utang pihak ketiga masih terus dicari solusinya. Jadi kita akan menyurat ke Kemendagri untuk minta pakai aplikasi yang lama,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya kepada wartawan, Selasa (16/3).

Menurutnya, tidak ada unsur kesengajaan atas terhambatnya proses ini. Namun kondisi sistem yang eror, sehingga menghambat pencairan.

Atas dasar itulah, pihaknya akan menyurat ke Kemendagri untuk memggunakan aplikasi SIMDA. “Kalau kita diizinkan, maka semua proses pencarian dapat dipastikan berjalan normal,” tandasnya, sembari memyampaikan apilkasi SIMDA ini bisa digunakan kembali, apabila Kemendagri mengizinkannya.

Terkait pembayaran utang senilai Rp. 40 miliar lebih berdasarkan dokumen pengajuan sampai 31 Desember 2020, ia bilang akan dibayarkan pada APBD Induk 2021 ini. Sementara kegiatan yang terdapat adendum senilai 90 miliar akan diusulkan di APBD Perubahan setelah audit dari Inspektorat. (Red)