banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Fraksi PKB DPRD Tikep Dukung Polda Usut Tuntas Kasus Pencairan APBD-P Tikep

  • Bagikan
Anggota DPRD Tikep Fraksi PKB, Murad Polisiri. (Istimewa)
banner 468x60

PENA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Tidore Kepulauan mendukung langkah Polda Malut untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tikep tahun 2020.

Ini disampaikan anggota DPRD Tikep Fraksi PKB, Murad Polisiri, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (20/3) tadi.

Menurutnya, selaku Ketua DPC PKB Kota Tikep, dirinya mengapresiasi langkah Polda Malut merespons aduan masyarakat terkait penggunaan pencairan APBD-P senilai 45,3 miliar tersebut.

“Di mana dalam dugaan kasus ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Tikep telah dipanggil dan diperiksa penyidik Polda Malut,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Tikep ini berharap proses penyelidikan dugaan kasus korupsi ini benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

“Kami juga berharap secepatnya terselsaikan dengan dan mendapat titik terang. Jika seandainya ini benar, maka harus diungkap siapa saja yang terlibat,” harap anggota DPRD Tikep dua periode ini.

Sekadar diketahui, Kepala BPKAD Kota Tikep dilaporlan ke Polda Malut atas dugaan tindak pidana korupsi pencairan APBD Perubahan. Ia dilaporkan ke Polda pada 19 Februari 2021 lalu.

Laporan yang diserahkan ke Polda telah dilampirkan dengan barang bukti berupa rekening koran dua lembar dan hasil penolakan empat fraksi di DPRD Tikep. Penolokan empat fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2020 Kota Tikep untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Pasalnya, empat fraksi ini menilai ada sejumlah persoalan yang belum diselesaikan. Dengan ditolaknya APBD-P 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda, maka otomatis APBDP 2020 tidak ada dan menggunakan APBD Induk 2020.

LSM Gamalama Coruption Watch menduga telah terjadinya tindak pidana korupsi atas apa yang dilakukan Kepala BPKAD ini dan lantas melaporkannya ke Polda Malut. (Red)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *