Utang Pihak Ketiga Segera Terbayar

  • Bagikan
Kepala BPKPAD Malut, Ahmad Purbaya. (Aska Penamalut)

PENA – Utang pihak ketiga tahun 2020 yang melekat pada 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara seger terbayar.

Ini setelah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut telah selesai melalukan penginputan daftar utang tersebut. Dari 15 SKPD yang memiliki utang pihak ketiga, tersisa Biro Umum yang belum selesai di input.

“Tersisa Biro Umum, tapi semua sudah diserahkan. Jadi tinggal masing-masing SKPD menyerahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditandatangani, selanjutnya buat permintaan untuk pembayaran utang,” jelas Kepala BPKPAD Malut, Ahmad Purbaya, saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini.

Pihaknya, kata Purbaya, juga telah menyampaikan ke DPRD Malut lewat pansus. Sehingga itu, tidak ada masalah lagi.

Sekadar diketahui, 15 SKPD yang memiliki utang pihak ketiga itu yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekertariat DPRD Malut, Biro Organisasi, Dinas Pariwisata, Biro Umum, Dinas Kesehatan, Bappeda, Biro Humas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perkim, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, dan BPBD. (Red)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!