Ini Penamaan Kodefikasi Empat Desa Baru di Halbar

  • Bagikan
Suasana pertemuan Pemprov Malut, Kemendagri, dan Pemkab Halbar yang berlangsung di Aula Melati, Kemarin (20/4).

PENA – Polemik status wilayah enam desa di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara telah usai.

Dari enam desa yang menjadi sengketa, dua desa diantaranya tetap di Halut yakni Desa Dum Dum dan Desa Pasir Putih.

Sementara empat desa lainnya, yakni Desa Tetewang, Desa Bobaneigo, Desa Ake Sahu, dan Desa Akelamo Kao dibagi dua menjadi delapan desa. Empat desa untuk Halbar, dan empat desa lagi untuk Halut.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Halbar telah mengusulkan penamaan kodefikasi empat desa tersebut ditambah usulan pembentukan satu desa baru.

Rencana penamaan empat desa baru itu yakni Desa Bobaneigo Maduhutu, Desa Tetewang Joronga, Desa Akelamo Cinga-cinga, dan Desa Akesahu Madutu. Sementara usulan satu desa baru di wilayah Jailolo Selatan adalah Desa Pasir Putih Ngeba.

Saat ini Tim dari Direktorat Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pertemuan dengan Pemprov Maluku Utara maupun Pemkab Halbar untuk membahas hal tersebut.

Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir, menyampaikan bahwa setiap usulan suatu desa atau keluraham di Malut mencerminkan identitas dari desa itu sendiri. Sehingga itu, pihaknya berharap agar segera ditindaklanjuti dan usulan desa tersebut punya kodefikasi desa.

“Agar masyarakat yang tinggal di desa yang diusulkan ini secara jelas memiliki KTP sesuai desa tersebut,” harapnya.

Sementara Kepala Bagian Perbatasan pada Biro Pemerintahan Malut, Aldhy Ali, mebgatakan bahwa usulan pembentukan Desa Pasir Putih Ngeba yang diusulkan Pemkab Halbar tidak mengganggu batas wilayah antara Halbar dan Halut. Sebab Halbar mengusulkan pembentukan desa tersebut di wilayah Halbar.

Menurutnya, secara kewilayahan untuk Desa Pasir Putih dan Dum Dum masuk seutuhnya ke Pemkab Halut. Sehingga pembentukan Desa Pasir Putih Ngeba oleh Pemkab Halbar tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur.

“Sepanjang itu masih di wilayah Halbar, mau dia usulkan pembentukan 10 desa baru pun tak masalah. Nanti usulannya dinilai Kemendagri, apakah bisa atau tidak,” jelas Aldhy.

Sekadar diketahui, peetemuan dengan Kemendagri kemarin itu dihadiri Kadis PMD Malut Samsudin Banyo, Kabag Perbatasan Aldhy Ali, Kadis PMD Halbar Asnat Sowo, Asisten I Bupati Halbar Vence Muluwere, Kabag Pemerintahan Halbar Demianus Sidete, Kepala Bapedda Soni Blatjai, dan Kadis Capil Halbar Andi Pily. (Red)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!