banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Keuangan Terbatas, Pemprov Malut Bayar Utang Pihak Ketiga Secara Bertahap

  • Bagikan
Kepala BPKPAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya. (Istimewa)
banner 468x60

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menyelesikan tunggakan utang pihak ketiga senilai Rp 97 miliar sebagaimana yang dimintakan Fraksi Golkar dalam penyampaian pandangan umumnya beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya, menjelaskan bahwa utang pihak ketiga senilai 97 miliar tersebut sebagiannya telah dibayarkan. Untuk sebagian lagi akan dibayarkan pada anggaran perubahan, sebab sudah tercatat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021.

Menurut Purbaya, sistem pembayaran utang itu ada mekanismenya, yakni persetujuan DPRD dan rekomendasi Inspktorat. Sejauh ini, persetujan DPRD dan rekomendasi Inspektorat sudah ada dan itu siap terbayarakan. Bahkan dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga membolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ada.

“Kita ingin segera menyelesaikan persoalan tunda bayar ini secepatnya, namun karena keuangan daerah terbatas, tentu harus bertahap,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (1/7).

Pihaknya, kata dia, tidak berkeinginan mendahulukan yang satu dengan mengabaikan yang lain. Semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dia juga berharap kepada masing-masing Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mengajukan permintaan pembayaran utang, sehingga BPKPAD siap memproses pembayarannyanya. (ask)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *