Tak Mampu Kawal Aspirasi Warga, DPRD Halsel Dianggap Lemah

PENAMALUT.COM, LABUHA – DPRD Halmahera Selatan, Senin (9/8) pagi tadi, didatangi puluhan massa yang melakukan aksi unjuk rasa di kantor tersebut.

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Botang Lomang (HIPMABOL) Halsel itu menilai DPRD Halsel lemah dalam mengawal aspirasi warga Botang Lomang.

Ada sejumlah persoalan yang tak mampu dikawal para wakil rakyat, salah satunya adalah persoalan Pembangkit Listri Tenaga Disel (PLTD) di Kecamatan Botang Lomang.

Di mana bangunan PLTD itu dibangun sehak tahun 2017 lalu, namun sampai saat ini mesinnya tidak ada. Persoalan ini sudah disampaikan berulang kali ke DPRD maupun pemerintah, namun tak kunjung ada pergatian.

“DPRD Halsel tak mampu mengawal aspirasi masyarakat. DPRD Halsel lemah,” teriak Adi, koordinator massa aksi dalam orasinya.

Setelah 15 menit menyampaikan orasinya, massa aksi kemudian ditemui Ketua DPRD Muhlis Jafar dan mempersilahkan massa aksi untuk melakukan hearing di dalam ruang DPRD yang dihadiri Komisi I, Komisi II, dan Komisi III.

Anggota Komisi III, Muhtar Sumaila menuturkan, perencanaan pengadaan PLTD di 17 titik termasuk Botang Lomang, DPRD sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian SDM, PLN pusat dan PLN Ternate. Hasilnya, tinggal menunggu realisasi pada awal 2022 nanti.

“Jadi kami meminta kepada massa aksi untuk bersabar. Kita akan kawal, dan insya Allah Maret tahun depan sudah terealisasi,” katanya.

Mendengar penjelasan dari anggota DPRD, massa aksi marah dan lantas terjadi adu mulut dengan DPRD. Massa aksi menilai DPRD hanya memberikan surga telinga.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Halsel, Sagaf Hi. Taha menambahkan, apa yang diperjuangkan masa aksi sudah menjadi tanggung jawab DPRD untuk menindaklanjutinya.

“Ini wajib kami tindaklanjuti. Tdak bisa tidak. Sebab ini adalah kemaslahatan ummat secara keseluruhan. Saya berharap pimpinan DPRD dan komisi, segera mengambil langkah berkoordinasi dengan pihak PLN Ternate dan bersama-sama berkoordinasi dengan Kementerian SDM, serta PLN pusat untuk memastikan realisasi dari pelakansaan PLTD ini,” ujar Sagaf.

Massa aksi dan DPRD sepakat akan segera bertemu dengan pihak PLN Ternate untuk mendapatkan kepastian. (rul/ask)