Kejati Malut Temukan Indikasi Korupsi Pada Kasus Perusda Ternate

PENAMALUT.COM, TERNATE – Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menemukan adanya indikasi korupsi pada kasus penempatan dana investasi pada Perusahan Daerah (Perusda) Kota Ternate tahun 2015-2019.

Setelah melalui beberapa tahapan penyelidikan, lembaga Adhyaksa ini kemudian meningkatkan status kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Peningkatan status kasus tersebut diumumkan Kepala Kejati Malut melalui Asisten Intelijen Kejati Malut, Efrianto yang didamping Kasi Penkum, Richard Sinaga bertempat di Kantor Kejati Malut, Senin (13/9) tadi.

Asintel Kejati Malut, Efrianto mengatakan, setelah kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan, pihaknya akan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.

“Untuk pemeriksaan saksi-saksi kita agendakan dalam waktu dekat,” ujar Efrianto dalam jumpa pers siang tadi.

Sementara Kasi Penkum Richard Sinaga menuturkan, pihaknya telah menerbitkan surat peritah penyidikan terhadap penanganan kasus penyertaan modal yang diberikan Pemetintah Kota Ternate kepada PT Bahari Berkesan.

“Berdasarkan hasil penelitian terhadap permintaan keterangan yang dilakukan tim penyelidik kepada pihak-pihak yang berkompeten dan sesuai data yang diperoleh, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dana yang diberikan oleh Pemkot itu,” jelasnya.

Peningkatan kasus dari penyelidikan ke penyidikan ini, lanjut Richard, sebagai upaya untuk mengetahui unsur perbuatan yang dilakukan serta peran masing-masing pihak.

Sekadar diketahui, kasus ini mencuat setelah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air (DPD-LBH PETA) tahun 2020 lalu.

Diketahui pada tahun 2019 lalu, Pemkot Ternate melakukan penyertaan modal sebanyak 5 miliar ke Perusda Bahari Berkesan. Kemudian anggaran tersebut dibagikan ke tiga anak Perusda, yakni PT BPRS Bahari Berkesan dengan nilai 2 miliar, PT Alga Kastela senilai 1,2 miliar, dan Apotek Bahari Berkesan 1,8 miliar. (red)