DKP Sula: Rekomendasi Itu Untuk Pengurusan di PTSP Malut, Bukan Izin

  • Bagikan
Plt Kepala DKP Sula, Sahlan Norau. (Isrudin/Penamalut)

PENAMALUT.COM, SANANA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepuluan Sula menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan kepada nelayan asal Sulawesi itu bukan merupakan izin untuk beroperasi di perairan Kepulauan Sula, namun rekomendasi untuk mengurus izin di Dinas PTSP Maluku Utara.

“Namun rekomendasi yang dikeluarkan DKP Kepulauan Sula tertanggal 12 Juli 2021 itu telah disalahgunakan, maka dengan itu dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKP Sula, Sahlan Norau kepada wartawan, Jumat (17/9) kemarin.

Menurut Sahlan, rekomendasi itu bukan digunakan nelayan Sulawesi ini untuk menangkap ikan, sebelum mengantongi izin dari Dinas PTSP Malut. Namun malah sudah melakukan operasi, bahkan mengambil telur ikan terbang di perairan Mangoli Utara.

“Perlu saya sampaikan, terkait dengan  rekomendasi yang dikeluarkan itu untuk pengurusan izin tangkap di PSPT Provinsi Malut. Jadi itu bukan izin, karena kami DKP Sula tidak memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan izin,” ucapnya.

“Rekomendasi itu bukan untuk dijadikan sebagai surat izin tangkap, apalagi sampai pengambilan telur ikan. Itu tidak bisa, karena akan menyalahi aturan yang ada,” sambungnya.

Sahlan juga menegaskan aktivitas pengambil telur ikan terbang yang dilakukan nelayan asal Sulawesi dengan berdasarkan rekomendasi itu illegal.

“Maka perlu saya tegaskan bahwa, pengambilan telur ikan di perairan Mangoli Utara dengan menggunakan rekomendasi dari DKP yang saya keluarkan adalah illegal dan tidak sah. Sekali lagi saya tegaskan, kegiatan itu illegal,” tandasnya.

Dosen Fakultas Perikanan Universitas Khairun (Unhkair) ini juga menyampaikan jika masih terdapat nelayan yang menggunakan rekomendasi tersebut untuk melakukan aktivitas illegal fishing atau mengambil telur ikan terbang, maka kepada aparat yang berwajib dapat menghentikan aktivitasnya dan dapat menahan armada tangkap bila masih terus beroperasi.

“Saya minta aparat hukum untuk menhentikan dan menahan armada tangkap nelayan ini,” pintanya menutup. (ish/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!