Sidang Perdana Kasus Kapal Nautika dan Alat Simulator Digelar Siang Tadi

  • Bagikan
Suasana sidang perdana Kasus Kapal Nautika dan Alat Simulator, Selasa (5/10) siang tadi.

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate menggelar sidang perdana pekara tindak pidana korupsi pengadaan Kapal Nautika penangkap ikan dan Alat Simulator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut), dengan terdakwa IY (mantan Kadikbud Malut), IR (direktur PT Tamalanrea Karsatama), ZH (Pejabat Pembuat Komitmen) dan RZ (Pokja), Selasa (5/10).

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Achmad Ukayat, didampingi dua hakim anggota Khadijah Amalzain Rumalean dan Aminul Rahman, mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut serta dihadiri para kuasa hukum keempat terdakwa.

JPU dalam surat dakwaan primair menyampaikan, para terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999  diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menganggapi JPU, kuasa hukum tiga orang terdakwa akan mengajukan eksepsi. Seperi Hendra Karianga kuasa hukum IR akan mengajukan eksepsi minggu depan. Sedangkan Sahidin Malan selaku kuasa hukum RZ dan IY, hari ini juga akan langsung mengajukan eksepsi.

Kepada Penamalut.com, Sahidin Malan mengatakan, dalam surat dakwaan yang disampaikan JPU tidak jelas perihal perbuatan apa yang dianggap dilakukan oleh terdakwa IY yang dikualifikasikan secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri melakukan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan primair).

“Iya, untuk dakwaan subsidair diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 ayat (2) junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” cetus Sahidin.

Sementara, Agus Salim yang merupakan kuasa hukum ZH, tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU terhadap klienya yang diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atas dugaan kasus korupsi Kapal Nautika dan alat Simulator dengan nilai Rp 7,8 miliar.

“Menurut kami eksepsi atau tangkisan itu adalah langkah perlawan terhadap dakwaan JPU. Eksepsi sendiri diatur dalam pasal 136 Reglement Indonesia dan diperbaharui HIR 136 angka 1 menyebutkan keberatan satu upaya yang bersifat incedental berupa tangkisan sebelum pemeriksaan materi pokok perkara dengan tujuan utama guna menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkara,” tuturnya.

Selain itu, dia menjelaskan, eksepsi juga di atur dalam pasal 162  RBg yang merupakan bagian dari jawaban terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh JPU, semua itu hanya langkah mengulur-ngulur waktu .

“Lagian klien saya ZH sudah mengakui seluruh perbuatannya pada saat diperiksa di Kejati  dan pengakuanya itu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jadi bagi saya, selaku kuasa hukumnya, eksepsi itu hanya memperlambat waktu,” ucapnya.

Agus Salim meminta agar klienya membantu penegak hukum untuk membongkar dalang dari kapal Nautika yang merugikan negara senilai Rp 4,8 miliar.

“Jadi buat apa eksepsi jika syarat-syarat formil dari surat dakwaan JPU itu sudah benar dan diakui. Sekarang ini kami berharap JPU menuntut klien kami dengan tuntutan yang ringan,” tukasnya.

Sidang akan digelar kembali pada Selasa, 10 Oktober mendatang, dengan agenda pembacaan eksepsi dari kuasa hukum masing-masing terdakwa. Namun untuk ZH yang tidak mengajukan eksepsi, akan kembali bersidang pada tanggal 2 September mendatang.

Sekadar informasi, Kejati Malut telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Nautika dan Alat Simulator pada Dikbud Malut. Keempat tersangka adalah mantan Kadikbud Malut IY, Pejabat Pembuat Komitmen ZH, Ketua Pokja I pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Malut RZ dan Direktur PT Tamalanrea Karsatama IR. Belakangan, status tersangka IR dicabut karena yang bersangkutan menang dalam Praperadilan.

Proyek pengadaan Kapal Nautika di Dikbud Malut itu diperuntukkan bagi SMK swasta di Kabupaten Halmahera Timur pada 2019 dengan anggaran DAK senilai Rp7,8 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Tamalanrea Karsatama. Selain kapal, PT Tamalanrea Karsatama juga merupakan pemenang tender proyek pengadaan alat simulator yang dialokasikan ke tiga sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Halmahera Barat, SMK Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula dan SMK Negeri 1 Halmahera Selatan. (gon)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!