Selain Mami, Anggaran BBM dan Pemeliharaan Gedung Kantor Gubernur Juga Diusut Kejati

  • Bagikan
Kantor Gubernur Maluku Utara. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara satu per satu mulai dibuka Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Selain anggaran makan minum (Mami) 10,9 miliar di Biro Umum Pemprov Malut, anggaran operasional pemeliharaan gedung Kantor Gubernur Malut senilai 1,3 miliar, dan anggaran pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) senilai 1,1 miliar juga sedang diusut lembaga Adhyaksa itu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Malut, Richard Sinaga menuturkan, dugaan korupsi di Pemprov Malut itu pihaknya sejauh ini sudah memeriksa kurang lebih 11 orang.

11 orang yang diperiksa itu terdiri dari pihak pengelola anggaran maupum pihak ketiga.

“Tidak menutup kemungkinan pihak lain juga akan kami dipanggil,” kata Richard kepada wartawan, Rabu (13/10).

Menurutnya, permintaan keterangan ini masih terus dilakukan dengan tujuan untuk membuat terang dugaan kasus yang sementara ditangani oleh tim penyelidik Pidsus Kejati. Bahkan tidak menutup kemungkinan pihaknya yang sudah pernah dipanggil akan dipanggil lagi jika keterangan masih dibutuhkan.

“Itu dilakukan dengan tujuan agar kasus tersebut bisa menjadi terang,” jelasnya.

Dalam kasus mami ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Malut Samsudin A. Kadir juga sudah diperiksa pada Selasa 28 September 2021 lalu.

Sekadar diketahui, dalam laporan LKPJ 2020 ada beberapa item anggaran di Biro Umum yang terdapat kejanggalan. Diantaranya penggunaan anggaran kegiatan penyediaan Makan-Minum (Mami) senilai Rp 10.946.658.000. Dari total anggaran tersebut, yang terealisasi senilai Rp 9.946.757.840, bahkan penggunaannya nyaris habis tanpa ada kejelasan.

Selain itu, ada juga penyelenggaraan operasional pemeliharaan kantor senilai Rp 1.304.541.500 yang direalisasi senilai Rp 1.170.630.759, juga masalah pengadaan BBM di Biro Umum.

Dugaan penyalahgunaan anggaran di Biro Umum memang cukup fantastis sebab banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti uang Mami yang tidak bisa dibuktikan hingga batas akhir konfirmasi.

Sementara penggunaan anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 1.304.541.500 yang direalisasi hanya 1.170.630.759. Ini yang membuat peluang terjadinya fraud pengadaan BBM. (gon/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!