Gubernur, Sekprov dan Karo Umum Harus Bertanggungjawab Atas Dugaan Korupsi Anggaran Mami

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara sedang mengusut dugaan korupsi anggaran makan minum (Mami) senilai 10,9 miliar di Biro Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Selain anggaran Mami, anggaran pemeliharaan gedung Kantor Gubernur Malut dan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) juga sedang diusut lembaga Adhyaksa itu.

Atas dugaan masalah ini, Gubernur Abdul Gani Kasuba, Sekretaris Provinsi Samsudin Abdul Kadir, dan Karo Umum Jamaludin Wua diminta harus bertanggungjawab.

“Guburnur Abdul Gani Kasuba dan Sekprov Samsudin Abdul Kadir harus bertanggungjawab atas anggaran makan dan minum yang menjadi temuan dalam dokumen LKPJ tahun 2020 kemarin,” tegas Praktisi Hukum, Dr. Hendra Karianga kepada wartawan, Kamis (14/10) tadi.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun ini, Gubernur menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kuangan Negara merupakan penanggungjawab terhadap keuangan daerah.

“Sebagai pejabat penanggungjawab kuangan daerah, mustahil kalau dia (Gubernur,) tidak tahu. Apalagi uang makan dan minum di Dipa dan ada di Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah (APBD) batang tubuh, masa tidak tahu. Ini sangat tidak masuk akal,” tandasnya.

Pengacara kondang ini juga mendesak Kejati Malut agar selain mengusut anggaran Mami, juga harus mengusut tuntas anggaran BBM dan anggaran penyelenggaraan operasional pemeliharaan gedung  kantor Gubernur Malut.

“Sebab anggaran Mami 10 miliar ditambah dengan anggaran BBM dan pemeliharaan gedung itu kalau dibanguan gedung sekolah, maka sangat banyak. Saya harap Kejati usut kasus tersebut hingga tuntas,” harapnya.

“Pejabat itu kan sudah digaji, ditambah fasilitas dan sebagainya semua sudah didapat, kenapa harus dapat itu lagi (uang Mami). Jadi kalau Gubernur menyatakan tidak mengetahui besaran anggaran Mami, sangat tidak masuk akal. Dia pejabat penanggungjawab   pengelolaan keuangan daerah, jadi secara politik dan hukum harus bertanggungjawab,” sambung mantan anggota DPRD Malut ini.

Untuk itu, kata Hendra, selain Gubernur, Sekprov juga harus bertanggungjawab. Apalagi Sekprov sebagai koordinator pengelolaan keuangan Daerah. (gon/ask)