Sanksi Indisipliner Wali Kota Ternate Berujung ke PTUN Ambon

  • Bagikan
Kuasa hukum Risval Tribudiyanto, Hendra Kasim. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sanksi indisipliner Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Risval Tribudiyanto selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berbuntut panjang.

Pasalnya, pemberian sanksi tersebut dianggap tidak sesuai. Alhasil, lewat kuasa hukumnya, Risval mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.

Hendra Kasim selaku kuasa hukum Risval menyatakan, sanksi indisipliner Wali Kota Ternate terhadap kliennya merupakan langkah inkonstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan.

Sehingga setiap warga Negara yang keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dapat menempuh upaya hukum keberatan administrasi dan banding administrasi.

Upaya hukum yang ditempuh ini merupakan keberatan administrasi, terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 800/2582/2021.

“Status indisipliner terhadap klien kami sangat tidak tepat. Karena sampai sekarang yang bersangkutan (Risval) belum memberikan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut atau tidak ada bukti yang cukup untuk menjatuhkan status indisipliner terhadap klien kami,” ujar Hendra kepada wartawan, Senin (18/10).

Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan keberatan terhadap KTUN yang diterbitkan terutama mengenai status indisipliner Risval. Pihaknya juga sudah menyampaikan hal itu kepada Wali Kota pada 1 Oktober 2021 lalu.

Padahal, kata dia, dalam surat yang telah disampaikan kepada Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, diberikan batas waktu selama 10 hari kerja. Sehingga, sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 2014, Wali Kota dianggap menyetujui materi keberatan yang disampaikan.

“Sebab sampai saat ini pak wali kota tidak merespon surat keberatan yang telah kami sampaikan. Artinya, jika tidak merespons, berarti menyetujui materi yang tim hukum sampaikan,” tukasnya.

Hendra menambahkan, pihaknya selaku penggugat pekan ini akan mengajukan gugatan PTUN Ambon dan Wali Kota selaku tergugat. Karena objek sengketa ialah KTUN yang diterbitkan oleh Wali Kota Ternate, M.Tauhid Soleman.

“Gugatannya dalam waktu dekat akan kami daftarkan ke PTUN,” pungkasnya. (gon/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!