Dukung Langkah Kejati, Akademisi Sarankan Kasus Korupsi di Pemprov Malut Diusut Tuntas

  • Bagikan
Abdul Kadir Bubu. (istimewa)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Langkah Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat dukungan dari akademisi.

Terutama kasus yang saat ini sedang didalami lembaga Adhyaksa itu, seperti dugaan korupsi anggaran makan minum (Mami), operasional bahan bakar minyak (BBM), dan anggaran pemeliharaan gedung kantor Gubernur Malut.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Abdul Kadir Bubu mengapresiasi langkah dan terobosan Kejati mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi di Pemprov Malut mulai terlihat.

Namun Abdul Kadir mengingatkan kepada Kejati Malut agar kasus tersebut harus diusut hingga tuntas.

“Apalagi soal anggaran Mami, BBM dan anggaran pemeliharaan gedung kantor Gubernur yang diduga kuat terjadi korupsi. Kami harapkan Kejati selain usut uang Mami juga harus usut tuntas uang BBM maupun pemeliharaan gedung. Tiga kasus harus diungkap betul, agar diketahui siapa pelakunya,” tukas Abdul Kadir kepada wartawan, Selasa (19/10) kemarin.

Menurutnya, publik akan menguji komitmen Kepala Kejati beserta tim penyidik untuk mengusut tuntas kasus yang saat ini sedang ditangani. Karena itu, proses penyelidikan harus lebih digenjotkan pemeriksaan saksi agar kasus uang Mami, BBM dan pemeliharaan gedung segera dituntaskan.

Ia bilang, untuk anggaran BBM dan pemeliharaan gedung ini sudah terang dugaan adanya penyalagunaan, karena saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan dan tidak akan bisa mengelak, bahkan datanya sudah terang.

Calon Doktor pada Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengungkapkan, publik akan menanti perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Setelah itu hasilnya harus diekspos ke publik ada tidaknya dugaan tindak pidana dalam proses ini.

“Saya kira ini penting disampaikan, agar ini menjadi terang dan juga diketahui publik. Kepala Kejati harus melakukan pembuktian ke publik bahwa benar-benar serius soal korupsi di Malut. Apalagi diduga menjerat pejabat Pemprov, karena selama ini belum terlihat langkah-langkah pemberantas korupsi pada masa kepemimpinan Kejati sebelumnya,” tandasnya.

Kata Dade sapaan akrab Abdul Kadir, siapapun yang nanti menjadi calon tersangka dalam proses ini, diharapkan pihak Kejati selalu terbuka ke publik, agar publik juga mengetahui kerja dan terobosan pengungkapan kasus korupsi di Pemprov Malut.

“Kami berharap Kepala Kejati bisa membuktikan pengungkapan kasus dugaan korupsi ini,” harapnya.

Sekadar diketahui, dalam laporan Pansus LKPJ tahun 2020 yang dibentuk DPRD Malut, ada beberapa item anggaran di Biro Umum yang terdapat kejanggalan. Antara lain, penggunaan anggaran kegiatan penyediaan Mami senilai Rp 10.946.658.000. Dari total ini, yang terealisasi senilai Rp 9.946.757.840, bahkan penggunaannya nyaris habis tanpa ada kejelasan. Selain itu, ada juga  penyelenggaraan operasional  pemeliharaan kantor Gubernur senilai Rp 1.304.541.500 yang direalisasi senilai Rp 1.170.630.759, serta masalah pengadaan BBM di Biro Umum.

Dugaan penyalahgunaan anggaran di Biro Umum ini memang cukup fantastis. Sebab banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti uang Mami yang tidak bisa dibuktikan hingga batas akhir konformasi.

Sementara penggunaan anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 1.304.541.500 yang direalisasi hanya Rp 1.170.630.759. Ini yang membuat peluang terjadinya fraud pengadaan BBM. (gon/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!