DAERAH  

Sehari Kantor DPRD Malut Dua Kali Digeruduk Massa Aksi, Begini Tuntutan Mereka

Massa aksi saat melakukan hearing dengan perwakilan DPRD Malut dalam hal ini Kabag Umum Kesekretariatan DPRD Malut. (Staf DPRD Malut for NMG)

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, Senin (29/11) tadi, digeruduk puluhan massa aksi dari dua organisasi yang berbeda.

Massa aksi yang melakukan unjuk rasa pertama itu dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

Kedatangan puluhan mahasiswa ini sekira pukul 11.00 pagi. Kedatangan mereka untuk menyuarakan sejumlah permasalahan yang tak kunjung terselesaikan di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.

“Ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD yang tentunya bertanggung jawab atas keadilan kesejahteraan rakyat Maluku Utara. Bagi kami, pemerintah tak serius mengurus masalah-masalah yang terjadi. Jelas pemerintah gagal dalam manajemen, bahkan masalah yang terjadi dijadikan momen kepentingan politik,” ujar Korlap aksi, Fadli Nasir.

Ia menguraikan, problem yang tak kunjung tuntas itu seperti pembangunan dermaga tepi Bajo Sangkuang yang perencanaannya tahun 2013 dan dibangun pada tahun 2015, namun belum terselesaikan.

Begitu juga pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kepupauan Botang Lomang yang dibangun pada tahun 2017 hingga akhir 2021 ini belum juga terselesaikan

“Ini sebenarnya ada apa?,” tanya Fadli.

“Untuk itu, kami minta segera tuntaskan pembangunan dermaga tepi Bajo Sangkuang, tuntaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Botang Lomang butuh jalan lingkar, Botang Lomang butuh jaringan 4G. Kami menolak adanay rumpon yang ada di Botang Lomang,” tegas massa aksi.

Pada kesempatan itu, massa aksi meminta kehadiran Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, untuk menjawab realisasi pembangunan listrik di Botang Lomang. Hanya saja, Kuntu Daud saat sedang tugas di luar daerah.

Massa aksi yang ditemui Kepala Bagian Umum Kesekretariatan DPRD Malut, Zulkifli Bian, kemudian memfasilitas massa aksi untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Ketua DPRD lewat video call. Ketua DPRD kepada massa aksi berjanji akan melakukan pertemuan secara terbuka bertempat di Sekretariat DPRD Malut di Ternate pada Kamis lusa.

Selain massa aksi dari mahasiswa Botang Lomang, kantor wakil rakyat itu didatangi massa aksi yang menamakan diri dari Komite Perjuangan Rakyat Obi (KPRO). Kedatangan massa aksi ini sekira pukul 14.00 WIT.

Mereka meminta DPRD untuk mendesak pemerintah segera mencabut izin PT. Amazing Tabara di Kepulauan Obi, dan segera mengusut tuntas mafia tanah. Beberapa menit berorasi, massa kemudian meninggalkan Kantor DPRD Malut. (ano/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.