Diduga Lakukan Penyerobot Lahan, Sejumlah Warga Sasa Dilaporkan ke Polisi

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sejumlah warga Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dilaporkan ke Polsek Ternate Selatan atas tuduhan penyerobotan lahan.

Mereka dilaporkan oleh Kelompok Tani Tanjung Selatan II, pemilik lahan pertanian di Kelurahan Sasa, tepat di RT/RW 04/02.

Laporan ini dimasukkan Ketua dan Anggota Kelompok Tani Tanjung Selatan didampingi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Law Firm Malut, Dahlan Tan, yang juga kuasa hukum kelompok tani ini di Polsek Ternate Selatan, Rabu (29/12).

Ketua Kelompok Tani Tanjung Selatan, Ansar Jae kepada wartawan mengatakan, tindakan penyerobotan dan penguasaan lahan oleh sejumlah warga ini sudah berlangsung cukup lama. Sehingga pihaknya melaporkan kasus ini kepada kepolisian agar ditindak.

“Beberapa oknum ini sudah ada lahan garapan sendiri dan bukan bagian dari kelompok tani kami, namun dorang (mereka) masuk garap sampai di lahan torang (kami),” ujarnya saat ditemui di Mapolsek Ternate Selatan, kemarin.

Ansar mengaku, sebelumnya pihaknya ini juga pernah bermasalah dengan PT. Telkom terkait lahan seluas 4 hektar tersebut. Tepat pada tahun 2019, mereka berhasil memenangkan gugatan atas Hak Guna Bangunan (HGB) dari PT. Telkom.

Sementara kuasa hukum Kelompok Tani Tanjung Selatan II, Dahlan Tan mengatakan bahwa kliennya telah memenangkan gugatan atas HGB dari PT. Telkom 2019 lalu. Dari permasalahan ini, pihaknya berdasarkan pada putusan gugatan yang dimenangkan di Pengadilan Negeri Ternate No. 14/Pdt. G/2015/PN. Tte tanggal 13 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 17/PDT/2016/PT. TTE Tanggal 13 Oktober 2016 Jo. Mahkama Agung RI No. 1140 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 Jo. Putusan PK No. 29 PK/Pdt/2019, tanggal 19 Februari 2019, yang sebelumnya bermasalah dengan pihak Telkom.

“Jadi HGB Nomor 01 HGB yang terletak di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan yang luasnya 40.450 m2 sesuai surat ukur Nomor 1168/1990 tanggal 30 Oktober telah habis masa berlakunya sejak tanggal 30 Oktober 2010 dan akta jual beli Nomor 128/KTS/VII/2004, serta segala peristiwa hukum lainnya yang mengikuti hak-hak guna bangunan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum,” tegasnya.

Menurut Dahlan, berdasarkan pada putusan-putusan tersebut, pihak-pihak yang bukan bagian dari kelompok tani ini secara hukum telah melanggar ketentuan yang ada, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan lahan milik kelompok Tani Tanjung Selatan II.

“Kami juga telah mengeluarkan surat Somasi dengan Nomor 038/SM/PDT/L.F/III/2021-Jkt, yang ditujukan kepada pihak terduga untuk keluar dengan baik-baik, namun mereka enggan angkat kaki dari lahan garapan tersebut. Sehingga masalah ini kita laporkan ke polisi,” tandasnya.

Terpisah, Kapolsek Ternate Selatan, Ipda Suherman saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima laporan tersebut.

“kami sudah terima laporannya, selanjutnya akan dilakukan tahap penyelidikan,” singkatnya mengakhiri. (tr1/ask)