PPI Wainin Masih Tercatat Aset Pemkab Sula

PENAMALUT.COM, SANANA – Meski pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) di setiap kabupaten/kota sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, namun aset PPI di Desa Wainin Kabupaten Kepulaun Sula masih tercatat milik Pemkab Sula.

Hal ini diakui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sula, Sahlan Norau, kepada wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (22/6).

Menurutnya, PPI Wainin ini pengelolaannya sudah diserahkan ke provinsi. Akan tetapi setelah itu sebagian aset ditarik kembali, sehingga belum ada kejelasan terkait penyerahan aset.

“Karena sebagian aset ini dibangun oleh Pemkab Sula dan sebgaiannya dibangun pemerintah pusat. Dan ini masih tercatat sebagai aset milik Pemda Sula,” jelasnya.

Namun demikian, pihaknya akan berkonsultasi dengan DKP Provinsi Malut dan pemerintah pusat agar mencari jalan keluarnya.

“Sejumlah fasilitas yang ada ini juga harus ada pembinaan,” katanya.

Terpisah, Kepala DKP Malut Abdullah Assagaf mengatakan, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, aset PPI Wainin yang dulunya dikelola Pemda Sula, sekarang sudah dikelola provinsi.

Walaupun aset gedung PPI Wainin dibangun oleh kabupaten yang sumber dananya dari ABPD maupun bantuan kementerian yang sumber dananya dari APBN, tetap diserahkan ke DKP Provinsi untuk dikelola sesuai perintah undang-undang.

PPI Wainin, kata Abdullah, diserahkan sejak kepemimpinan Bupati Hendra Theis.

Ia mengakui aktivitas pengelolaan belum banyak seperti di pelabuhan lain, sehingga pihaknya memprioritaskan aktivitas pengelolaan di pelabuhan lain untuk sarana dan prasarananya. Akan tetapi pada tahun 2022 ini sudah dianggarkan untuk pembangunan dermaga, jalan masuk, serta rehab kantor dan fasilitas yang ada di dalam gedung.

“Jadi saya tidak mengabaikan aset itu. Nanti setelah direhab, semua aktivitas harus dikelola secara baik,” tandasnya. (ish/ask)