Dokumen Kawasan Ibu Kota Sofifi Belum Diterima Presiden, Zulkifli: Kita Seperti Dibohongi

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Masyarakat Maluku Utara seperti ditampar setelah mendengar pengakuan Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum menerima dokumen kajian teknis terkait kawasan khusus Ibu Kota Sofifi atau Kota Baru Sofifi.

Padahal, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelumnya telah mendengung-dengungkan rencana pembangunan kawasan khusus Ibu Kota Sofifi dengan skema awal pembangunan yang dimulai pada tahun 2023 nanti.

Bahkan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala Bapenas yang saat itu dijabat Sofyan Djalili sudah datang ke Ibu Kota Sofifi untuk membahas skema pembangunannya bersama Pemprov Malut di Sofifi beberapa waktu lalu.

“Hingga sekarang (dokumen kajian) belum ada di atas meja saya,” ujar Presiden Jokowi kepada sejumlah wartawan usai meresmikan Masjid Raya Shaful Khairaat Sofifi, Rabu (28/9) kemarin.

Menanggapi apa yang disampaikan Presiden, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Hi. Umar sangat menyayangkan. Ia menilai publik merasa sangat dibohongi, kerena selama ini disuguhkan dengan isu dan informasi pengembangan Kota Sofifi berupa konsep kawasan Kota Sofifi yang telah dibahas Pemprov Malut, Menko Marivest, Kemendagri dan Bapenas yang wilayahnya meliputi sebagian Kota Tidore Kepulauan dan sebagian wilayah Halbar, bahkan sudah sampai pada skema pembiayaan.

“Pernyataan Presiden Jokowi kemarin sampai saat ini kajian kawasan Ibu Kota Sofifi belum sampai di mejanya tentu menyesakan dada atau mengecewakan kita semua, karena ini menjadi pertanda bahwa konsep dan pembicaraan selama ini belum mengalami kemajuan atau jalan di tempat,” kata Zulkifli saat dihubungi wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (29/9) tadi.

Mantan Ketua Komisi III DPRD Malut ini juga menilai Pemprov Malut tidak punya komitmen yang kuat dalam memperjuangkan rencana pembangunan kawasan perkotaan Sofifi.

“Saya menilai lebih tepat adalah tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memperjuangkan  kepentingan masyarakat Maluku Utara. jika komitmennya kuat dan serius, mestinya kajiannya sudah ada di meja presiden,” tandasnya.

Oleh karena itu, politisi PKS ini mendesak kepada Pemprov Malut, Menko Marivest, Kemendagri dan Bapenas agar intens dan serius membicarakan dan menyelesaikan hal ini.

“Sehingga jangan sampai timbul kesan kalau daerah ini hanya menjadi objek dari pemerintah pusat dalam mengeruk sumber daya alam yang di bawa ke pusat, sementara daerah ini tidak diperhatikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa persoalan Ibu Kota Sofifi ini harus dibahas bersama-sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Serta Kemendagri.

“Sehingga jangan sampai hanya pengelolaan kotanya, sementara pemerintahannya tidak. Pengelolaanya siapa? Apakah Kota Tidore ataukah ini menjadi kota madyanya sendiri,” ucapnya.

Jokowi juga menyebut dengan adanya instansi-instansi yang sudah pindah ke Sofifi, sangat memberikan dampak positif bagi pemerintah dan akan menjadi titik pertumbuhan baru ke depan.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan ada beberapa infrastruktur yang mestinya menjadi pusat perhatian dan ini akan di-back up oleh pemerintah pusat.

“Memang ada beberapa infrastruktur yang masih terus memback up oleh pemerintah pusat. Pelabuhan, airport yang dekat di sini. Itu yang diperlukan tadi. Saya juga sudah diskusi panjang dengan Pak Gubernur, nanti skemanya kita cari. Segera saya info kalau sudah ketemu,” tukasnya.

Presiden dua periode ini menambahkan, pengelolaan Ibu Kota Sofifi harus betul-betul dan hati-hati. Sehingga ini yang sampai sekarang kajiannya belum sampai di meja kerjanya.

”Mengkaji apanya, tapi belum sampai ke meja saya,” tukasnya. (ano/ask)