PENAMALUT.COM, TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, didesak copot Muliadi Tutupoho dari jabatan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus). Ini karena Muliadi merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas pembangunan gedung depo arsip yang diduga bermasalah.
Praktisi hukum, Agus Salim R. Tampilang kepada Nuansa Media Grup (NMG) mengatakan, secara hirarki penanggung jawab keuangan daerah adalah kepala daerah, kemudian turun kepada OPD (organisasi perangkat daerah) selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan bendahara sebagai juru bayar.
Meski begitu, kata Agus, ada siklus keuangan yang secara hukum saling terikat antara satu dengan yang lain. Sehingga itu, pihak-pihak yang terlibat dengan proyek ugal-ugalan ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum, agar ada efek jerah buat penikmat uang rakyat.
“Jika Gubernur jeli, Muliadi Tutopoho seharusnya dicopot dari jabatannya. Sebab proyek tersebut menuai sorotan publik dan menambah daftar hitam bobroknya pembangunan di Pemprov Malut,” tuturnya, Minggu (16/10).
Selain itu, Agus menambahkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggara pemerintahan di daerah sudah tentu mengetahui adanya proyek asal-asalan ini.
“Sebagai pengawasan internal, saya yakin sudah tentu Inspektorat mempunyai catatan khusus terkait proyek bermasalah tersebut. Karena Inspektorat bertanggung jawab kepada Gubernur dan bertanggung jawab secara administrasi kepada sekretaris daerah untuk memberikan temuan internal yang terjadi di lingkup Pemprov Malut,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, proyek pembangunan gedung depo arsip tahap pertama senilai Rp 572.412.000 yang dikerjakan CV. Fausta Pratama pada November 2021 lalu hingga kini tak ada progres pekerjaannya.
Hasil penelusuran wartawan, proyek yang berlokasi di belakang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sofifi itu tak terlihat adanya tanda-tanda pembangunan.
Pemilik CV. Fausta Pratama, Irfan saat dikonfirmasi, mengaku tidak terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut. Bahkan ia juga tidak tahu siapa pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek itu.
”Itu (perusahaan) mungkin dipakai orang, saya juga lupa. Mungkin belum cair. Nanti saya cari tahu lagi. Seingat saya proyek depo arsip itu dulu tidak jadi. mungkin begitu,” katanya kepada wartawan, Rabu (5/10) lalu.
Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada nama Abdurahman yang diketahui melaksanakan pekerjaan tersebut. Abdurahman ketika dikonfirmasi, ia juga mengaku pekerjaan itu telah selesai dikerjakan dan menghabiskan Rp 550 juta, namun hanya untuk pengerjaan tiang pancang.
“Tahap satu itu anggarannya cuman tiang pancang pada pekerjaan tahap awal, dan ini tahap dua akan dilanjutkan sekaligus dengan strukturnya,” akunya.
Meski demikian, tiang pancang yang dimaksud Abdurahman tidak berdiri seperti yang dibayangkan orang. Namun tiang pancang tersebut hanya berkisar 6 tiang dengan ketinggian kurang lebih satu meter. Bahkan diduga proyek tahap awal ini dikerjakan dalam hitungan minggu.
Sementara untuk pembangunan gedung depo arsip tahap dua dianggarkan senilai Rp 1.365.945.230. proyek tahap dua ini dikerjakan oleh CV. Dwi Tolire Pratama dengan masa kontrak selama 120 hari terhitung sejak 14 Juli 2022. Namun sampai Oktober 2022 ini, proyek dengan nilai 1,3 miliar itu juga tak kunjung terlihat.
Pantauan wartawan di lapangan, proyek yang masa kontraknya harus berakhir pada 11 November 2022 itu terlihat hanya fondasinya. (ano/ask)
