DAERAH  

Kehadiran PT. Geo Dipa Energi di Halmahera Barat Ditolak

Aksi penolakan kehadiran, PT. Geo Dipa Energi di Halmahera Barat yang berlangsung di kantor pusat di Jakarta

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Kehadiran perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) PT. Geo Dipa Energi di Kabupaten Halmahera Barat mendapat penolakan.

Ini terlihat saat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (Alammat) menggelar demonstrasi menolak kehadiran perusahaan tersebut di Halbar. Aksi ini berlangsung di depan kantor pusat PT. Geo Dipa Energi, Jakarta, Senin (17/10).

Kordinator aksi, Sahrir dalam orasinya menyampaikan bahwa kehadiran sebuah perusahaan pasti memiliki dampak negatif yang rentan terjadi, seperti kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan dan sebagainya. Apalagi perusahaan tersebut adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB).

“Tentu dampak yang nanti dirasakan seperti pencemaran air, tanah ambles, longsor, limbah bahan berbahaya dan beracun. Kecenderungan risikonya juga muncul rekahan di batuan bawah tanah, dan yang paling buruk adalah munculnya semburan lumpur panas,” katanya.

Menurut dia, konstruksi dari PLTPB ini memiliki potensi menjadi pemicu permukaan bumi menjadi tidak stabil dan gempa bumi, karena konstruksi PLTPB kovensional melibatkan pengeboran batu yang mengandung air dan uap yang terperangkap didalam pori-pori bumi dan pematahan secara alami.

“kita semua tahu bahwa Indonesia sebagai negara yang konturnya rawan bencana, apalagi di Halmahera Barat yang sering terjadi gempa bumi yang tak mengenal waktu bulan maupun tahun. Tentu ini menjadi sebuah acuan penting bagi kita semua, untuk memperhitungkan kembali proyek-proyek pembangkit ketengalistrikan semacam itu jangan lagi ada di bumi Halmahera Barat,” tandasnya.

Ia menilai sikap Pemda Halmahera Barat yang dungu dan tidak melakukan perundingan maupun sosialisasi tentang dampak dari bahayanya PLTPB terhadap masyarakat di 8 desa. Padahal ini jelas mengancam sektor pertanian milik masyarakat setempat dan bahkan mengancam ekosistem laut.

Vinot, salah satu orator lainnya pada kesempatan itu mempertanyakan kontribusi dan manfaat terhadap daerah dengan kehadiran perusahaan tersebut. Sebab baginya, memanfaatkan sumber daya alam warga di 8 desa di Halbar itu jauh lebih baik, ketimbang hadirnya PLTPB.

Vinot lantas mencontohkan seperti yang dialami warga di berbagai daerah yang mengeluhkan dampak yang dirasakan setelah adanya pembangunan pembangkit panas bumi skala besar di sekitar ruang hidup mereka. Seperti warga Sumatera Utara, Banten, Sumatera Barat sampai Nusa Tenggara Timur.

”Kami menolak dan akan terus mengawal, karena kami tak mau suara tangis dan keluh kesah warga di 8 desa ini terjadi,” ucapnya. (adi/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *