Diaudit BPK, Petinggi RSUD Chasan Boesorie Rapat Mendadak dengan Pegawai

Pertemuan antara petinggi RSUD Chasan Boesorie dan pegawai yang berlangsung di Aula RSUD, Sabtu (5/11) tadi. (Karno/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Petinggi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesairie, mendadak melakukan pertemuan dengan seluruh pegawai kontrak tenaga kesehatan dan non kesehatan bertempat di Aula RSUD Chasan Boesoirie, Sabtu (5/11).

Pertemuan tersebut dalam rangka persiapan pemeriksaan audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara pada Senin (7/11) nanti.

Direktur RSUD Chasan Boesoirie, dr. Syamsul Bahri saat ditemui Nuansa Media Grup (NMG) usai pertemuan mengatakan, pertemuan yang digelar ini dalam rangka persiapan menghadapi BPK yang akan turun melakukan audit terkait seberapa persen kinerja para pegawai di RSUD Chasan Boesoirie.

“Jadi BPK mau melakukan pemeriksaan kinerja dalam hal ini mengecek seluruh ASN dan non ASN, apakah mereka selama ini bekerja seperti apa? Nanti kalau kinerjanya turun, maka TTP-nya lebih turun lagi. Misalnya kemarin Rp 2,5 juta, mungkin saja setelah audit ini bisa berkurang dari itu,” jelasnya.

“BPK juga akan memastikan berapa banyak pegawai tenaga kesehatan sesuai dengan surat keputusan (SK) laporan atau tidak,” sambungnya.

Di sisi lain, Syamsul bilang, masalah PTT yang disoal sudah diperiksa Kejaksaan Tinggi dan ditemukan adanya penyesuaian pendapatan akibat Covid-19.

“Mereka bilang Direktur potong, sedangkan Kejaksaan sudah periksa dan ternyata itu penyesuaian dari pendapatan. Sekarang pendapatan tidak cukup, sehingga saya mengajukan ke Pemda untuk minta tambah. Pemda mau bayar, namun BPK harus audit dulu, setelah sudah ada hasilnya baru dilakukan pembayaran,” ujarnya.

Selain itu, Syamsul juga menepis temuan Irbansus Inspektorat Malut terkait utang RSUD Chasan Boesoirie senilai Rp 4,3 miliar 2021 lalu. Menurutnya, ini merupakan laporan keuangan di tahun 2021. Bahkan utang tersebut juga sudah disahkan BPK.

“Itu laporan keuangan kami di tahun lalu ada utang Rp 4,3 miliar yang mau diajukan ke Pemda untuk ditambah. Di dalamnya terdapat Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang belum dibayar selama 4 bulan, kemudian sudah dibayar 2 bulan yang hampir Rp 4 miliar ini,” tuturnya.

“Ada juga utang obat, di mana sistem di rumah sakit ini obat datang setelah dicek, baru persiapan bayar. Faktor-faktor inilah yang belum dibayar yang jumlahnya sekitar totalnya termasuk jasa September-November yang sudah dibayar 2022. Tapi itu 2021 yang kami laporkan, masa jadi temuan? Dan ini sudah disahkan oleh BPK,” tutupnya. (ano/tan/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *