Rekanan dan Konsultan Pengawas Proyek Depo Arsip Tahap Dua Akan Dipanggil Kejati

Kantor Kejati Maluku Utara. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Tim penyelidik bidang intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara mengagendakan pemeriksaan terhadap rekanan dan konsultan pengawas pekerjaan proyek pembangunan depo arsip tahap dua milik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Malut senilai Rp 1,3 miliar yang diduga bermasalah.

Sebelumnya, tim penyelidik Kejati telah meminta keterangan terhadap Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Malut, Muliadi Tutupoho bersama rekanan dan konsultan pengawas proyek depo arsip tahap satu belum lama ini. Di mana proyek depo arsip dianggarkan senilai Rp 500 juta sekian.

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga, mengatakan bahwa setelah pemeriksaan terhadap Kadis Arsip atas proyek yang diduga bermasalah tersebut, barulah diketahui bahwa ternyata proyek tersebut dianggarkan dua tahap dengan rekanan dan konsultan pekerjaan yang berbeda-beda.

Sehingga itu, pihaknya akan minta klarifikasi kepada rekanan maupun konsultan pengawas yang mengerjakan pekerjaan tahap dua.

“Kemarin kita sudah minta keterangan Kadisnya. Makanya dari keterangan Kadis itulah kita ketahui bahwa ada dua rekanan, karena ada dua tahap pekerjaan,” katanya kepada Nuansa Media Grup (NMG), Senin (7/11).

Menurut Richard, ia belum bisa memastikan tahap mana yang bermasalah. Sebab harus dilakukan klarifikasi kepada semua pihak terlibat, barulah dilakukan kajian.

”Kalau kita ketahui berdasarkan di media ini pekerjaan tanpa diketahui pemilik perusahaan, ternyata pemilik perusahaannya mengetahui. Saya berani mengatakan ini, karena kita sudah melakukaan telaah permintaan keterangan kepada pelaksana yang pertama,” ujarnya.

Dari informasi yang telah didapat pada permintaan klarifikasi itu, selanjutnya tim penyelidik akan melakukan kajian.

”Kalau dari pihak rekanan tidak mengetahui badan hukum yang melakukan pekerjaan, berartikan ada apa? Kami tetap melakukan proses klarifikasi. Bukan lakukan klarifikasi kalau sama dengan media, selesai. Tetap kita jalan karena sudah ada surat perintah,” tegas juru bicara Kejati Malut itu. (gon/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *