Kejari Temukan Pelanggaran Administrasi Penggunaan Anggaran Covid-19 di Pemkab Halut

PENAMALUT.COM, TOBELO – Tim penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara menemukan pelanggaran administrasi pada penggunaan anggaran Covid-19 di Pemkab Halut. Temuan administrasi ini kemuidan diserahkan Kejari kepada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Halut pada Selasa (29/11) kemarin untuk ditindaklanjuti.

Kepala Kejari Halut, Agus Wirawan Eko Saputro, menjelaskan penanganan hasil penyelidikan dugaan penyimpangan penggunaan dan pengelolaan anggaran Covid-19 tahun 2020 berdasarkan surat perintah operasi intelijen Kejari Halut yang diterbitkan pada tahun 2021 ditemukan adanya pelanggaran administrasi dalam kegiatan pembuatan asrama para medis Klinik Hohidiai, Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat yang dikerjakan CV. AR senilai Rp. 568.000.000 untuk pembuatan 16 unit asrama menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

”Terhadap pekerjaan tersebut agar dilakukan audit tertentu terhadap realisasi pembayaran pekerjaan itu,” ujar Agus.

Selanjutnya pihak Yayasan Rumah Sakit Hohidiai dalam melakukan penggunaan anggaran bantuan dana hibah Pemda Halut sebesar Rp 1.436.000.000 untuk mendukung tempat isolasi pasien Covid-19 dengan keseluruhan pasien 431 orang, sembuh 351 orang dan meninggal 21 orang, dalam penggunaannya belum secara jelas terinci dengan baik.

Menurut Agus, ini perlu dilakukan audit lebih lanjut. Demikian juga untuk penggunaan belanja bahan habis pakai seperti masker, alkohol, microguard (baju azmat), kaca mata, sepatu boot, dan sarung tangan steril yang belum tercatat dengan baik sehingga dapat menimbulkan potensi tuntutan ganti rugi terhadap jumlah dana hibah yang telah terealisasi.

Ketersedian atau stok obat Covid-19 di Gudang Obat Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara menjadi berlimpah (over capacity) atau berpotensi hilangnya stok obat dikarenakan jumlah obat yang diadakan melebihi dengan kebutuhan rill di lapangan, sehingga ketersedian atau stok obat Covid-19 di gudang obat instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara menjadi berlimpah dan mengakibatkan sisa pada stok obat menjadi tidak berdaya guna.

Potensi pengembalian tuntutan ganti rugi terhadap proses pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 yang bersumber dari DAK BOK Puskesmas, di mana telah dilakukan pengadaan alat pelindung diri seperti jas hujan, masker, baju azmat, kaca mata, sepatu boat, dan sarung tangan setril. Pihak Puskesmas belum memiliki pengalaman dalam melakukan pengadaan barang/jasa, maka terjadi ketidaklengkapan dokumen dalam proses pengadaan barang/jasa. Sebab yang dilaksanakan hanya berdasarkan faktur pembelian oleh pihak pelaksana pengadaan.

Hal ini menimbulkan potensi tuntutan ganti rugi terhadap jumlah yang telah terealisasi. Pemkab Halut juga belum maksimal memformulasikan perhitungan insentif tenaga kesehatan pelacakan kontak pasien Covid-19 yang sesuai dengan output kegiatan dan hanya melampirkan bukti dukung pembayaran tenaga kesehatan.

”Hal ini jelas mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran terhadap insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, setelah laporan ini diserahkan ke Inspektorat yang dituangkan dalam berita acara serah terima berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemda Halut dengan Kejari Halut agar segera ditindaklanjuti,” pinta agus menutup. (fnc/ask)