Bayar DBH Kabupaten/Kota, Pemprov Lobi Anggaran di Pusat

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, menyebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut Ahmad Purbaya hingga saat ini masih berada di Jakarta untuk melobi anggaran.

Menurut Samsuddin, keberadaan Kepala BPKAD di Jakarta itu dalam rangka melobi anggaran di pusat untuk pembayaran dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota, gaji P3K, TPP ASN dan beberapa item lainya.

“Kemarin di Jakarta terus balik kesana lagi, karena memang kita ada beberapa kegiatan kurang bayar juga. Mudah-mudahan cepat datang dan bisa direalisasikan tuntutan itu. Ada uang tapi belum bayar dan saya pikir kegiatan-kegiatan lain juga dilaporkan demikian,” katanya kepada wartawan, Sabtu (2/12) pekan kemarin.

Samsuddin mengungkapkan, DBH kabupaten/kota yang belum terbayarkan saat ini sebesar Rp 290 miliar lebih ditambah dengan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dengan total mencapai Rp 500 miliar sekian.

Dia bilang, jika kas masih ada biasanya tidak disalurkan agar supaya tidak menganggu penyerapan.

“Misalnya kas kita masih ada, dan pas untuk anggaran ini terus tiba-tiba kurang bayar masuk. Sementara tidak direncanakan, itu nanti akan jadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) besar. Makanya kita harus melaporkan semoga cepat dibayar, termasuk P3K dan TPP ASN yang lima bulan belum terbayarkan,” ujarnya

Akibat dari kurang bayar ini, lanjut Sekda, lantaran APBD mengalami devisit. Sehingga banyak item kegiatan yang tidak bisa terbayarkan.

Untuk itu ia berharap anggaran yang di pusat segera turun, sehingga bisa diselesaikan pembayaran yang penting-penting.

Soal banyaknya kegiatan yang belum terbayar, mantan Kepala Bappeda Malut ini bilang karena postur APBD 2023 yang mengalami devisit. Sementara semua kegiatan terlaksana. Dengan demikian sudah tentu ada kegiatan yang tidak bisa dibayar. 

Meski begitu, pihaknya memastikan sekitar 1 triliun yang tidak bisa dibayarkan itu rencana pembayarannya ditargetkan tahun depan 

“Itu nanti kita bikin penjadwalan pembayaran rencana 2024. Jadi yang sisa uang itu mudah-mudahan bisa kita bayar. Maksudnya mekanisme kurang bayar memang begitu, dia ada di akhir tahun,” pungkasnya. (ano/ask)