Dana Transfer Tertahan di Pusat, Pemprov Malut Kesulitan Bayar Tagihan

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kesulitan melakukan pembayaran tagihan sejumlah kegiatan pada dinas. Ini karena dana transfer masih mengendap di pusat.

Dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota yang mengendap di Kementrian Keuangan (Kemenkeu) saat ini nilainya mencapai 297 miliar. Sementara yang akan ditransfer ke daerah sebesar 150 miliar.

“Saya dengar informasi kemarin hasil komunikasi dengan Kemenkeu, hanya akan ditransfer sebesar 150 miliar. Kemungkinan ada pertimbangan terntentu, tapi kita akan tetap mengupayakan melakukan komunikasi dengan intens agar supaya ditransfer secara keseluruhan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut Ahmad Purbaya saat ditemui usai rapat bersama sejumlah OPD dan Gubernur Abdul Gani Kasuba di kediaman gubernur di Ternate, Selasa (12/12).

Dalam rapat itu selain DBH yang dibahas, kemungkinan TPP ASN Pemprov yang tertunggak selama tiga bulan sebesar 39 miliar juga diupayakan dibayar bulan ini.

“Saya sampaikan bahwa kemungkinan TPP kita selesaikan di Minggu ke tiga atau ke empat Desember,” jelasnya.

Diketahui gaji guru honorer daerah sembilan bulan senilai 27 miliar dan tunjangan kinerja pegawai RSUD CB Ternate 40 miliar juga masih tertunggak.

Mengenai hal, Purbaya mengatakan jika anggaran dari pusat ditransfer seluruhnya, maka otomatis tagihan-tagihan yang menjadi beban pemerintah provinsi bisa teratasi. 

Sementara untuk gaji P3K, sejauh ini sudah terbayarkan. Meski demikian, ada saja ada DAU penyusuaian yang belum ditransfer sebesar 115 miliar. 

Purbaya juga menyebut utang pihak ketiga yang berdasarkan tagihan masuk sebesar 362 miliar. Sementara dana yang masuk di BPKAD baru berkisar 157 miliar. Begitu juga utang SMI 20 miliar yang sudah jatuh tempo dan baru dibayar 5 miliar. Ini artinya masih tersisa 15 milliar yang belum terbayarkan.

Sedangkan untuk tagihan seluruh OPD yang masuk ke BPKAD saat ini senilai 362 miliar. Sementara isi kas daerah hanya 6 miliar.

“Jadi BPKAD bukan menahan-nahan pencairan, tapi karena memang kondisi keuangan yang memang belum masuk seluruh dana transfer atau tertahan di pusat. Ini yang jadi masalah. Tapi diperkirakan dana transfer itu masuk di Minggu ke tiga atau empat, kita usaha kalau sudah terkumpul akan diselesaikan,” terangnya. (ano/ask)