Kejati Tegaskan Tidak Main-main Usut Dugaan Korupsi Pinjaman Pemda Halbar

Aspidsus Ardian didampingi Kasi Penkum Richard Sinaga beserta jajaran tim Pidsus Kejati Malut

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara menegaskan akan mengusut tuntas penanganan dugaan tindak pidana korupsi anggaran pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp 159,5 miliar.

Asisnten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut, Ardian, mengatakan pihaknya tidak main-main dengan kasus ini. Sejauh ini, pihaknya telah memeriksa saksi sebanyak 42 orang dan satu ahli. Sehingga totalnya 43 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar, Syahril Abd Radjak.

“Sekda Halbar diperiksa tim penyidik Pidsus pada Kamis 16 November 2023 lalu. Sekda diperikalsa sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Halbar,” kata Ardian, Kamis (15/2).

Pihaknya juga tengah mempersiapkan dokumen-dokumen untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Menurutnya, untuk penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik menerima perhitungan kerugian negara dari auditor BPK RI. Pihaknya bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku.

“Untuk itu, kepada masyakat mohon bersabar. Penetapan tersangka dilakukan apabila kami telah menerima hasil audit kerugian negara. Kami tetap konsisten terhadap perkara yang ditangni tidak main-main,” terangnya.

Selain itu, kata dia, untuk dugaan korupsi anggaran pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan sudah ada satu tersangka. Satu tersangka itu adalah mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) Kabupaten Halmahera Selatan AH alias Ahmad Hadi.

AH selain bertindak atas kuasa pengguna anggaran, juga sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada pembangunan Masjid Raya. Selain AH, penyidik Kejati masih melakukan pendalaman terhadap tersangka lain dalam kasus ini.

“Untuk perkembangan Masjid Raya Halsel saat ini tim sedang menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, pinjaman Pemda Halbar di Bank Maluku-Malut senilai 159,5 miliar lebih untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Halbar pada tahun 2018 lalu itu di masa kepemimpinan Bupati Dany Missy dan Wakil Bupati Zakir Mando. Kasus tersebut saat ini sudah dalam tahap penyidikan.

Anggaran sebesar Rp 159.500.000.000 tahun 2018 pada Bank BPD Cabang Jailolo yang tidak sesuai dengan proposal peruntukannya, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara/daerah. (gon/ask)