Hakim Ragukan Keabsahan Surat Keterangan Nikah Eks Ajudan AGK dan Grayu

Tujuh saksi saat diambil sumpah

PENAMALUT.COM, TERNATE – Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Ternate meragukan keabsahan surat keterangan nikah Wahidin Tachmid selaku ajudan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Grayu Gabriel Sambow.

Ini karena dalam surat keterangan nikah yang ditampilkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang pekan lalu, ternyata tertulis pekerjaan Wahidin sebagai seorang wiraswasta. Padahal, Wahidin merupakan seorang anggota Polri berpangkat Ipda.

Sehingga itu, majelis hakim meminta JPU menghadirkan Pegawai Pencatat Nikah (PNN) Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang membuat surat keterangan nikah Wahidin Tachmid dan Grayu Gabriel Sambow.

Majelis hakim awalnya mengetahui Wahidin Tachmid dan Grayu sebagai suami istri sah secara agama maupun undang-undang. Namun setelah JPU KPK menampilkan surat keterangan nikah elektronik, barulah diketahui keduanya menikah siri.

Humas Pengadilan Negeri Ternate, Kadar Noh, mengatakan pihaknya menyarankan kepada KPK agar bisa mengahadirkan PPN Santiong yang membuat surat keterangan Wahidin Tachmid dan Grayu yang menikah pada tahun 2021. Karena keduanya menikah tahun 2021, namun tepat pada tahun 2022 barulah surat keterangan tersebut diterbitkan.

“Setelah bukti surat eletronik yang ditayangkan oleh KPK, ternyata disitu juga pekerjaan Wahidin Tachmid bukan anggota Polri tapi wiraswasta. Padahal sebenarnya dia anggota Polri,” tuturnya saat ditemui wartawan, Selasa (4/6).

Sehingga itu, pihaknya menyarankan agar PPN dihadirkan untuk membuktikan keabsahan surat keterangan tersebut.

“Saran dari majelis hakim saja, kalau boleh dihadirkan benar tidak surat keterangan tersebut. Karena pekerjaannya dipalsukan, tidak sesuai. Harusnya dia (Wahidin) anggota Polri,” tandasnya.

“Sebelumnya kami tahu itu istri sahnya, ternyata ada pertanyaan dari KPK karena sudah kantongi surat keterangan itu, akhirnya dijawab oleh Wahidin bahwa keduanya menikah siri. Jadi itu istri siri, bukan istri sah sesuai dengan UU atau aturan yang ada,” sambung Kadar yang juga majelis hakim dalam perkara tersebut. (gon/ask)