Kejari Ternate Tak Mau Buru-buru Tetapkan Tersangka Kasus Dhuafa Center

Kepala Kejari Ternate, Abdullah. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate telah meningkatkan status hukum kasus dugaan korupsi anggaran pengelolaan gedung Dhuafa Center. Kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan pada Oktober 2023 lalu.

Meski sudah menemukan unsur melawan hukum dan aspek-aspek yang dapat merugikan keuangan negara, lembaga Adhyaksa itu tak mau terburu-buru menetapkan tersangkanya.

Kasus ini juga telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Kepala Kejari Ternate, Abdullah, mengatakan pihaknya telah mendiskusikan dengan BPKP untuk dilakukan pendalaman.

“Dalam tahap awal perlu ada pendalaman, karena ada debat masalah kontruksi hukum mana yang bisa dikatakan masuk kriteria merugikan keuangan negara,” ujarnya, Jumat (5/7).

Menurutnya, ada dua variabel yang cukup menjadi atensi pihaknya dari saran atau pendapat dari BPKP terkait masalah investigasi auditornya.

“Ini perlu memperkuat sangkaan kita. Tapi prinsip kita sudah menemukan unsur melawan hukum dan aspek-aspek yang dapat merugikan keuangan negara,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 27 Oktober 2023 lalu, Kajari Ternate menyampaikan setelah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan, bakal dilakukan penyitaan terhadap gedung yang beralamat di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah itu.

“Nanti akan memiliki konsekuensi terhadap penyitaan terhadap gedung Dhuafa Center. Kita akan lakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota nanti,” kata Abdullah.

Ia menjelaskan, posisi kasus ini adanya surat keputusan Wali kota Ternate tertanggal 4 Agustus 2015 tentang penghapusan dan pemindaan tanah milik Kota Ternate yang beralamat di Kelurahan Gamalama seluas 3.300 meter persegi.

Duplikasi surat yang sama dengan nomor dan tahun yang sama dengan dua subjek penerima aset yang berbeda, yaitu Bazda Kota Ternate dan Yayasan Bina Dhuafa.

Kemudian telah terbit hak guna bangunan (HGB) berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate nomor sekian tahun 2020 tentang pemberian HGB atas nama Yayasan Bina Dhuafa atas tanah seluas 2.716 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gamalama yang ditandatangani oleh Ahmad Adi Sufi selaku Kepala Kantor Pertanahan pada tanggal 12 Maret 2020.

“Terbitnya HBG tersebut berdasarkan pengajuan surat hibah yang diduga palsu yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Bina Dhuafa, saudara Sudin Robo,” tuturnya.

Yayasan Bina Dhuafa yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor 3 tanggal 6 Juli 2015 belum memenuhi syarat sebagai penerima hibah berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf a Permendagri nomor 32 tahun 2011 yang mensyaratkan bahwa penerima hibah yang merupakan organisasi kemasyarakatan paling sedikit telah terdaftar pada Pemda setempat sekurang-kurangnya 3 tahun kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.

Yayasan Bina Dhuafa, lanjut Abdullah, adalah sebuah yayasan yang sampai saat ini statusnya bergerak dengan tujuan di bidang sosial kemanusian keagamaan, namun belum diketahui program nyata dari yayasan. Belum adanya dokumentasi penyerahaan pengelolaan dari Bazda kepada Yayasam Bina Dhuafa.

“Sehingga trdapat indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Yayasan Bina Dhuafa melalui saudara Sudin Robo selaku ketua terhadap dokumen hibah dari Pemerintah Kota Ternate atas tanah dibangunnya gedung Dhuafa,” pungkas Abdullah. (gon/ask)