PENAMALUT.COM, SOFIFI – Akhir-akhir ini, muncul wacana hak angket terhadap Gubernur Maluku Utara Sherly Laos. Wacana itu dimunculkan beberapa politisi di DPRD.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Malut Nini Bopeng menilai tidak masuk akal. Menurutnya, tidak tepat jika hak angket dilakukan saat ini. Di satu sisi, program 100 hari kerja Gubernur Sherly Laos belum selesai.
“Belum capai 100 hari kerja, baru 60-70 hari dan hari ini bicara angket. Ibu gubernur kan masih kerja dengan visi-misinya. Pendidikan dan kesehatan yang menurut kita hal yang paling penting daerah ini,” tuturnya, Selasa (29/4).
Politisi NasDem ini menegaskan pihaknya bakal menolak apabila hak angket ini didorong. Sebab, kata dia, yang perlu disoroti adalah program gubernur yang tertuang dalam visi-misinya, seperti pendidikan dan kesehatan yang harus digenjot saat ini.
“Jadi kalau hari ini bicarakan angket, kita tidak akan mungkin mau setujui, karena bagi kita terlalu dini untuk gubernur. Ini belum urgen dan tidak masuk akal,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, menyebut hak angket itu hanya sebatas wacana, belum ada pembahasan resmi di internal DPRD.
“Ini baru wacana, belum sampai ke DPRD. Kalau itu sudah disampaikan, pasti pimpinan sudah diberitahukan oleh Sekwan,” pungkasnya. (nox/ask)
