Sekprov Malut Buka Rakor Perdana Komite Advokasi Daerah

0
Sekprov Malut, Samsuddin Abdul Kadir, saat membuka Rakor pengurus KAD. (Istimewa)

PENA – Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir membuka Rapat Koordinasi (Rakor) perdana Komite Advokasi Daerah (KAD) Maluku Utara yang bertempat di gedung melati, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Kamis (4/2).

Sekprov dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan Komite Advokasi Daerah dapat menguatkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dengan memanfaatkan fungsi koordinasi dan supervisi dalam pencegahan praktik korupsi.

Sehingga itu, pasca pengukuhan kepengurusan KAD Malut ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses bisnis. Sehingga benar-benar bisa mewujudkan lingkungan bisnis yang berintegritas.

“Selaku pemerintah daerah berharap kepada dewan pengurus/komite yang terbentuk agar mampu bekerja lebih objektif dengan melihat kebutuhan-kebutuhan daerah yang ada,” ujarnya.

suasana rapat koordinasi pengurus KAD Malut yang berlangsung di gedung Melati, Kota Ternate.

Sementara Ketua KAD Malut, Gajali Abdul Mutalib menjelaskan bahwa ide dasar pembentukan KAD adalah tersedianya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik. Dalam dialog publik privat itu membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama.

Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif.

PIC Korsupgah KPK untuk wilayah Malut, Ramdhani, menambahkan bajwa sejak 2004 sampai 2020, kasus korupsi dengan jenis perkara yang tertinggi adalah penyuapan sebanyak 708 perkara. Selanjutnya pengadaan barang dan jasa (PBJ) 224 perkara, dan penyalahgunaan anggaran 48 perkara.

Kemudian yang tidak kalah penting lagi, lanjut dia, adalah masalah pungutan pemerasan beserta perijinan. “Inilah yang melatarbelakangi dibentuknya KAD. Kita berupaya menciptakan iklim usaha yang baik, berintegritas, dan bersih dari praktik-praktik yang tidak baik,” tandasnya.

Ia berharap dengan adanya sinergitas anatara KPK, KAD, dan Pemda, maka KPK bisa mendorong implementasi bisnis berintegritas dan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan memasukkan perizinan usaha sesuai SOP.

“Tidak melakukan pungli dan pemerasan, transparansi pengadaan barang dan jasa. Kemudian mengakomodir pengusaha lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kita beraharap dengan adanya KAD ini persoalan korupsi dapat terjauhkan,” harapnya. (ask/adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here