Alasan Pandemi, Wali Kota Ternate “Enggan” Hadiri Panggilan Kejari

  • Bagikan
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Tim hukum Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, angkat bicara soal ketidakhadiran wali kota dalam panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terkait dugaan korupsi dana Hari Olahraga Nasional (Haornas) tahun 2018.

Di mana pada saat itu, Wali Kota M. Tauhid Soleman masih menjabat Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Posisi hukum wali kota dipanggil sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi kasus tersebut.

Namun alasan pandemi, wali kota yang baru dilantik beberapa bulan lalu itu tidak hadir dalam panggilan kejaksaan. Tercatat sudah dua kali wali kota mengabaikan panggilan lembaga Adhayaksa itu.

Ketua Tim Hukum M. Tauhid Soleman, Fahruddin Maloko mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 22 menyebutkan secara ex officio dipimpin langsung Sekda. Ketua TAPD memipin sejumlah OPD di bawahnya.

“Kalau kegiatan Haornas ya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Keuangan dan Bappeda. Sebab dalam pengelolaan keuangan kegiatan Haornas di lapangan ada panitianya, sehingga posisi Sekda tidak tahu menahu kebutuhan kegiatan saat itu,” ujar Fahrudin saat jumpa pers didampingi tim hukum lainnya Ahmad Djabid, Selasa (13/7).

Lanjut Fahrudin, posisi Sekda saat itu hanya menjalankan tugas sebagai Ketua TAPD berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019. Selanjutnya, pengelolaan keuangan di lapangan pertanggungjawabannya ada pada panitia.

“Jadi secara hukum menurut kami, dalam kasus Hoarnas ini M. Tauhid Soleman tidak ada pertanggungjawaban disitu, karena Tauhid hanya TAPD,” tukasnya.

Sehingga itu, kata dia, proses pelaksanaan anggaran di lapangan yang dilakukan oleh panitia meruapakan tanggungjawab panitia. Ia juga menyatakan penyidik lebih mengetahui hal itu.

Namun terkait dengan panggilan, Fahrudian berujar saat ini pemerintah sedang menghadapi pandemi. Maka tanggungjawab moril maupun secara hukum kepala daerah, harus stand by. Apalagi saat ini Kota Ternate masuk dalam zona merah.

“Tapi pada prinsipnya pak wali kota akan memenuhi panggilan itu sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Namun karena saat ini kondisi masih pandemi, wali kota masih butuh kesiapan untuk memenuhi panggilan tersebut,” terangnya.

Sementara Ahmad Djabid menambahkan bahwa kegiatan Haornas saat itu posisi Pemkot Ternate itu sering Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan ini merupakan kegiatan Nasional yang kebetulan dilaksankan di Ternate.

“Kedudukan pak Tauhid Soleman selaku ketua TAPD dalam fungsi pengelolaan dan perencanaan itu normal. Dalam pengelolaan ini ditegskan bawah harusnya kepada dinas atau tim mana yang mengelola anggaran ini, karena ini berkaitan dengan olahraga yang kemungkinan besar dinas terkait yang mengajukan kebutuhan yang direncanakan pada saat itu,” tambahnya.

Karena itu, Ahmad mengatakan pada panggilan ketiga nanti wali kota akan menghadiri.

“Selaku tim hukum kami juga suport dan sangat berterima kasih kepada penyidik Kejari sudah sekian banyak yang diperiksa sebagai saksi, salah satunya wali kota yang rencananya dipanggil sebagai saksi,” tandasnya menutup. (red)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!