Jong Halmahera Minta Don Joao Dibebaskan Dari Jeratan Hukum

Sekjen Jong Halmahera, Risman M. Djen. (Haryadi/Penamalut)

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Jong Halmahera menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kamis (12/8) kemarin menuntut agar Hardi Jafar atau yang biasa disapa Don Joao dibebaskan dari jeratan hukum.

Don Joao, pemuda asal Desa Gufasa Kecamatan Jailolo saat ini menghadapi tuntutan penjara 3 bulan oleh Kejari Halbar dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar Halbar Syahril Abduradjak saat aksi APDESI pada Juli 2020 lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jong Halmahera, Risman M. Djen menuding Kejari Halbar dan Pengadilan Negeri (PN) Ternate hanya mendengarkan keterangan-keterangan sepihak pada saat persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang hanya dari pihak Sekda atau pelapor. Tentu ini menguntungkan pelapor.

Seharusnya, kata dia, pada saat persidangan harus dihadirkan saksi-saksi yang pada waktu itu juga ikut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar diruang rapat Sekda Halbar dalam aksi APDESI menuntut pencairan tunjangan pemerintah desa dimasa kepemimpinan Bupati Danny Missy yang berujung pada dugaan kasus pencemaran ini.

“Saksi-saksi yang dihadirkan itu tentu menganggap Hardi mengeluarkan kata-kata tidak senonoh atau tidak beretika. Harusnya pihak Kejaksaan dan PN Ternate melihat kasus ini jangan hanya setengah atau sepihak saja,” ujarnya.

Aksi yang dilakukan Jong Halmahera menuntut Don Joao dibebaskan dari jeratan hukum. Tampak istri Don Jao yang tengah hamil juga ikut dalam aksi yang berlangsung di depan Kejari Halbar kemarin itu.

Ia melihat adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam kasus Hardi saat proses penyelidikan dan penyidikan, di mana Hardi tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak kepolisian. Padahal Hardi sebagai tersangka punya hak untuk memperoleh BAP, sehingga menjadi evaluasi buatnya.

“Tetapi kenapa penyidik kepolisian tidak memberikan dokumen BAP itu kepada Hardi?,” tanya sesal.

Kejanggalan selanjutnya, kata Risman, pihaknya memeriksa sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Ternate disebutkan bahwa tidak ada barang bukti atau barang bukti nihil.

“Artinya secara tidak langsung penetapan Hardi sebagai tersangka kami menganggap gugur dengan sendirinya. Bahkan saat kejadian itu saya juga menjadi saksi, jadi saya tahu. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa aksi perlu kami lakukan,” tukasnya.

Risman mempertanyakan ahli bahasa yang dihadirkan pada sat itu, apakah memiliki sertifikasi bahasa atau tidak?

Pihaknya saat ini juga sudah berkonsultasi dan berkonsolidasi dan mempersiapkan tim hukum untuk melakukan proses banding kasus Hardi hingga ke pengadilan tinggi. (adi/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.