Proyek Terbengkalai, Inspektorat Sula Diminta Bentuk Tim Investigasi

Kepala Inspektorat Kepulauan Sula, Kamarudin Mahdi.

PENAMALUT.COM, SANANA – Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula, diminta agar segera membentuk tim investigasi untuk melakukan audit terhadap pekerjaan bendungan irigasi di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan.

Pasalnya, proyek tersebut kelihatannya sudah rusak parah. Tembok bendungan juga tampak roboh dan terbengkalai hingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ini ditegaskan Praktisi Hukum Pidana Unikom, Dr. Musa Darwin Pane, kepada Nuansa Media Grup (NMG), Sabtu (15/10).

Menurutnya, pekerjaan bendungan irigasi yang dikerjakan PT. Kristi Jaya Abadi ini menelan anggaran senilai Rp 11,2 miliar.

Ini berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor: 910.916/ 610.22/ 16/SP/DPUPRPKP-KS/IV/2018 tertanggal 27 April 2018.

“Karena itu, Inspektorat harus segera membentuk tim investigasi guna melakukan audit terhadap proyek-proyek besar itu, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam paradigma masyarakat,” tegas Musa.

Ia bilang, ini dilakukan agar terhindar dari kerugian negara, karena tentu saja ada kegagalan suatu proyek yang menelan anggaran tersebut.

“Setelah Inspektorat membentuk tim dan langsung terjun ke lapangan, maka hasilnya diserahkan ke penegak hukum, baik itu kejaksaan maupun kepolisian, karena proyek itu patut diduga ada tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Kepulauan Sula, Kamarudin Mahdi, menuturkan bahwa pada dasarnya pihaknya dari Inspektorat siap membentuk tim audit.

Namun untuk melakukan audit investigasi terhadap pekerjaan tersebut harus ada aduan yang masuk ke Inspektorat, dan tentu juga melewati pembahasan internal.

“Kami akan membuka ruang. Dan jika ada aduan, maka kami langsung melakukan persiapan pembentukan tim serta persiapan kertas kerja audit sesuai lingkup aduan. Selanjutnya tim akan melakukan pemeriksaan terhadap objek yang diadukan,” jelasnya.

Setelah itu, pihaknya akan menyerahkan hasil tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Tidak terkecuali adalah memberikan hasilnya kepada APH atau aparat penegak hukum,” tandasnya. (ish/tan)

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *