Kejari Halbar Bidik Penggunaan Anggaran BPJS

Kepala Kejari Halbar, Kusuma Jaya Bulo. (Haryadi/NMG)

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Kejaksaan Negari (Kejari) Halmahera Barat bakal menindaklanjuti hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terkait pemborosan keuangan daerah pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Halbar.

Kepala Kejari Halbar, Kusuma Jaya Bulo, mengatakan berdasarkan informasi sudah dikantongi pihaknya, dan bakal ditelusuri titik permasalahan yang mengarah pada aspek hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

“Kami akan telaah dulu,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (19/10) kemarin.

Mantan Kejari Mamasa Sulawesi Barat ini menambahkan, selain telaah laporan BPKP Malut, pihaknya juga akan melayangkan panggilan ke peserta yang terdaftar dalam laporan temuan itu untuk dimintai keterangan lebih dalam.

“Nanti kita juga panggil orang-orangnya,” tuturnya.

Sementara berdasarkan Hasil temuan yang tertuang dalam laporan BPKP yang diperoleh Nuansa Media Grup (NMG), tercatat bahwa sebanyak 40 peserta Jameskda yang di daftarkan sebagai peserta PBI BPJS yang diduga data ganda.

Hal itu terdapat pemborosan keuangan daerah atas kepesertaan PBI 1.674 jiwa yang iurannya di bayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang terindikasi ganda dengan PBI APBN selama lima tahun lamanya sebanyak Rp 2.561.220.000.00, yaitu 1.674 x 5 tahun yang berlangsung dari 2016 hingga 2020 x 12 bulan  yang dikalikan dengan Rp 25.500.

Selain itu, lanjut dia, terdapat pemborosan keuangan negara yakni terdapat 1.647 peserta PBI yang telah dibayarkan iurannya secara penuh sebesar Rp 42.000, namun diberikan juga iuran bantuan terhadap 1.647 jiwa tersebut atas selisih tarif kenaikan BPJS kelas III sebesar Rp 16.500 yaitu dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. (adi/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *