PENAMALUT.COM, TERNATE – Tiga mantan Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Ternate yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB dipastikan tidak mendapat pendampingan hukum dari Pemerintah Kota Ternate. Mereka adalah Ramdani Abubakar, Iksan dan Temy Wijaya.
Sebagaimana diketahui, tiga orang ini ditahan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi anggaran penyertaan modal Perusda.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ternate, Toto Sunarto, mengatakan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 terkait tata cara pedoman penanganan perkara atau pemerintah daerah, diatur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mendapat pendampingan pidana saat penyelidikan pemeriksaan. Namun, itu hanya sebatas pendampingan penyelidikan, kecuali perdata baru bisa lanjut.
“Mereka bukan lagi pejabat, sehingga tidak mendapat pendampingan hukum sesuai aturan Permendagri. Namun, semua itu tergantung dari kuasa hukum, sebab setiap terpidana harus mendapatkan hak-hak pendampingan,” kata Sunarto saat diwawancarai wartawan, Selasa (22/11).
Terpisah Wawali Ternate, Jasri Usman, menuturkan jangan hanya melihat pegawainya atau ASN, tetapi harus dilihat perusahaan daerah yang memiliki atensi, karena itu perdata.
Diketahui, sebelumnya Wawali Ternate, Jasri Usman menemui tiga mantan Direktur Perusda Ternate yang sementara ditahan di Rutan kelas IIB, Kamis (10/11).
Menurut Jasri, sebagai orang nomor dua di Pemkot Ternate, ia menyadari kalau pihaknya harus memiliki rasa peduli untuk memastikan tiga mantan Direktur Perusda itu dalam keadaan sehat di Rutan.
“Karena mereka ini bagian dari Pemkot juga. Mereka sudah pernah melaksanakan perintah selama memimpin Perusda, jadi Pemkot harus melihat ini. Saya pernah ditemui Iksan di ruangan, sebelum ia ditahan. Kita doakan supaya mereka menjalani semua dengan sebaik mungkin secara terbuka hingga selesai,” ujar Jasri kala itu. (udi/tan)
